Dorong Ketahanan Pangan, Pemerintah Perkuat Pembiayaan Koperasi Agribisnis Pertanian
--
"Kopontren lain bisa belajar dan menginduk kepada Kopontren Al-Ittifaq sebagai holding. Saya mengalami hampir tujuh tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. Tujuh tahun saya belajar," kata Presiden RI.
BACA JUGA:Perkuat Koperasi Produsen Susu, LPDB-KUMKM Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Nestle
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM menambahkan, Kopontren Al-Ittifaq dianggap berhasil mengusahakan perbaikan perekonomian masyarakat di sekitarnya, dengan memberdayakan para petani kecil yang memproduksi sayur dan buah-buahan sejak tahun 1997.
"Dalam Pre-Financing ini, koperasi diberikan pembiayaan, dan memastikan koperasi membeli produk pertanian hingga 100 persen, menjadi agregator, serta menyeleksi produk hasil pertanian ke pasar modern," ujar Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.
Menteri Teten menjelaskan, pada 2020, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan solusi pembiayaan, agar Kopontren Al-ittifaq dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas rantai pasok pangan melalui skema Pre-Financing.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan pembiayaan dana bergulir kepada Kopontren Al-Ittifaq bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok pangan produk pertanian.
"Melalui koperasi, para pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan dapat memperoleh akses pembiayaan dengan tarif yang terjangkau, dan jangka waktu yang fleksibel," kata Supomo di Kopontren Al-Ittifaq, Jawa Barat.
BACA JUGA:KSP Sari Sedana Bali Maksimalkan SDM Unggul Diperkuat Modal LPDB-KUMKM
Selain itu, Supomo menambahkan, pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM juga digunakan sebagai modal kerja Kopontren Al-Ittifaq untuk pengembangan ekosistem usaha agribisnis, dan juga investasi pembangunan greenhouse yang mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
"Dengan skema ini, diharapkan para pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta meningkatkan akses pasar dan pendapatan. Selain itu, skema ini juga akan meningkatkan peran koperasi sebagai offtaker dan agregator yang mendukung perekonomian para petani yang terlibat dalam rantai pasok pangan tersebut," tambah Supomo.
Pembangunan koperasi pertanian berbasis rantai nilai agribisnis mengintegrasikan keterjaminan ketahanan dan kemandirian pangan melalui keterjaminan rantai pasok (supply chain) dengan rantai nilai (value chain), sehingga distribusi produk pertanian dari produsen (petani) sampai konsumen mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi setiap pelaku bisnis pertanian baik off-farm maupun pebisnis on-farm dan konsumen.
"Kopontren Al-Ittifaq saat ini telah menjalankan ekosistem rantai pasok pangan berbasis koperasi yang memiliki nilai tambah mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Kopontren Al-Ittifaq didukung dengan rantai pasok pangan produk pertanian dari 37 pondok pesantren di Jawa Barat, 26 pondok pesantren di Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang menghasilkan 126 varietas komoditas unggulan yang didstribusikan kepada modern market, industri horeca (hotel, restoran, dan catering) secara online maupun offline," kata Supomo.
Supomo meyakini, kedepan dengan penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pengelolaan rantainilai agribisnis yang didukung oleh pengembangan berbagai teknologi berbasis digital, koperasi agribisnis bisa berperan lebih dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dalam upaya memperbaiki rantai pasok pangan di Indonesia, koperasi juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Hal ini akan memperkuat peran koperasi dalam mengembangkan usaha pangan dan menciptakan sistem pasok yang efisien, transparan dan berkelanjutan.
Sumber:
