DIY Ingin Tenaga Honorer Otomatis Dijadikan PPPK, Sekda: Kemenpan RB Masih Pertimbangkan Tes
Sudah melobi Kemenpan RB
YOGYAKARTA, FIN.CO.ID - Rencana pemerintah menghapus tenaga honor menuai respon dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana menghapus seluruh honorer atau tenaga non ASN di instansi pemerintahan pada 28 November 2023.
Dengan kata lain, tidak ada tenaga honorer di semua instansi pemerintah baik pusat atau daerah.
Baca Juga
BACA JUGA:Pemerintah Rumuskan Opsi bagi Honorer, Ada Pilihan Semua Jadi ASN
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Pemda DIY masih menanti kepastian dari pusat berkaitan skenario pembubaran honorer di lingkungan Pemda DIY.
Meskipun begitu, dalam beberapa kesempatan, Pemda DIY sudah melobi Kemenpan RB supaya tenaga honorer yang telah memenuhi kualifikasi bisa menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Kesepakatan Kerja (PPPK).
Sebelumnya, Pemda DIY sudah lakukan pemetaan untuk pastikan jika tenaga honorer di Pemda DIY sudah penuhi syarat menjadi PPPK.
"Kami membicarakan dengan Kemenpan RB, yang kami meminta langsung berpindah (tenaga bantu jadi PPPK)," terang Aji, Jumat, 27 Januari 2023.
BACA JUGA:Kesempatan Honorer Jadi ASN Terbuka Lebar! Ikuti Persyaratannya
Aji menjelaskan, tes penyeleksian yang sudah dilakukan untuk mengambil tenaga honorer Pemda DIY pada intinya sudah disesuaikan dengan standar penyeleksian penerimaan PPPK.
Dengan begitu, Aji berharap, tidak ada pengulangan proses penyeleksian saat terjadi perubahan status pegawai dari honorer ke PPPK.
"Walaupun teman-temen Kemenpan RB masih mempertimbangkan lakukan tes kembali. Yang tidak lolos kami minta ke Kemenpan RB memberikan kesempatan dijadikan naban," terangnya.
Seirama dengan Aji, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani masih menanti keputusan final dari kementerian berkaitan skema penghilangan tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY.
BACA JUGA:Tenaga Honorer Masuk Database BKN Otomatis Diangkat ASN? Begini Penjelasan Sebenarnya
Baca Juga
Menurut dia, daerah benar-benar tidak dikasih wewenang untuk membuat peraturan di tingkat lokal, sehingga pihaknya cuma dapat menunggu.
"Masih menunggu kebijakan pusat nanti semuanya dari pusat semua. Kita sementara ini tidak diberi ruang untuk membuat peraturan lokal jadi ya apa yang ada sekarang terus jalan sambil nanti tunggu seperti apa," terangnya.
Di Pemda DIY, pegawai non-ASN dimasukkan kategori tenaga pembantu atau naban.
Banyaknya mencapai 3.400-an orang.
BACA JUGA:Cara Cek Sertifikat Vaksin Melalui PeduliLindungi, Klik Disini Gampang Banget!
Adapun terbanyak mengisi status sebagai tenaga pendidik dan kesehatan.
Baca Juga
Pemda DIY, lanjutnya, mengambil ribuan naban itu untuk menangani permasalahan kekurangan ASN mengingat ada sekitar 600 ASN yang purna tugas tiap tahunnya.
Semenjak wacana penghilangan honorer muncul, BKD DIY tidak pernah kembali merekrut naban.
"Sekarang yang digenjot cuma (rekrutmen) PPPK, banyak tetapi kan itu untuk posisi fungsional dan yang administrasi terbatas," ucapnya.
Di 2023 ini, BKD DIY buka sekitar 600 formasi untuk PPPK.
Proses penyeleksian berjalan lewat berbagai tahapan dan mulai semenjak awal Januari lalu sampai Maret 2023.
600 formasi itu sebagai kombinasi dari 3 skema, salah satunya guru, tenaga medis, dan tenaga teknis.
Formasi untuk guru sebagai yang terbesar dibandingkan dua posisi lain mengingat keperluannya yang tinggi.
BACA JUGA:HP Gionee G13 Pro Mirip iPhone 13 Harga Rp 1 Jutaan, Murah Banget Belinya Dimana?
Banyaknya mencapai 550 bangku.
Sementara itu formasi nakes cuma sekitar 40 kursi dan tenaga teknis sekitar 20 kursi.
"Formasinya jika yang guru 550, kemudian yang nakes 40-an, kemudian yang tenaga teknis 20," ucapnya.