JAKARTA, FIN.CO.ID -- Sejak tahun 2010 pemerintah telah mengucurkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BACA JUGA: Gandeng Perusahaan Multifinance, SMF Kucurkan Kredit Sewa Beli Rumah Untuk MBR dan Non Fixed Income
BACA JUGA:Cara Menggunakan Google Meet, Rapat Online Bisa Lewat Laptop Atau Hp
Beberapa skema bantuan perumahan yang pemerintah berikan antara lain FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
“Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun," ujar Rionald, Rabu 25 Januari 2022.
Tak hanya itu saja, pemerintah melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF (Persero) juga mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan KPR FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR.
Selama lima tahun terakhir, alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR.
BACA JUGA: Kolaborasi Pentahelix SMF Dengan Cipta Karya, Atasi Permasalahan Kota Kumuh di Indonesia
BACA JUGA:Cek Disini! Cara Unduh TikTok Untuk PC Windows, Gampang Banget Gaes
“Dana APBN untuk perumahan juga dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian PUPR dimana selama tahun 2018-2022 telah direalisasikan sebesar Rp36,22 triliun untuk 1.139.654 unit rumah baik dalam bentuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan sarana prasarana umum," ungkap Rionald.
Selain kepada PT SMF, pada tahun 2022 dana APBN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dalam bentuk PMN juga dialokasikan kepada Perum Perumnas sebesar Rp1,57 triliun, Bank Tanah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp2,48 triliun.
DJKN memberikan apresiasi atas pencapaian program yang dilakukan oleh para stakeholder sektor perumahan. Keberhasilan ini merupakan sinyal positif bagi pemecahan isu isu di sektor perumahan dan keberadaan ekosistem pembiayaan perumahan ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat.
"Ekosistem pembiayaan perumahan yang dimotori oleh Kementerian PUPR, diharapkan dapat menjalankan kegiatannya secara teratur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil," pungkas Rionald.
BACA JUGA: SMF Salurkan Kredit Konstruksi Rp223 Miliar ke Pengembang, Tujuannya Untuk Ini
