Nasdem Ogah Mundurkan Menterinya dari Kabinet Indonesia Maju, Kontrak Selesai 2024
Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak ingin didikte masalah nasib kadernya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju
JAKARTA, FIN.CO.ID - Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak ingin didikte masalah nasib kadernya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mengusung dan menghentikan seorang menteri merupakan hak presiden.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie menjelaskan, partainya tidak dapat mengikuti cara Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengundurkan menterinya menjelang Pilpres.
Baca Juga
Perjalanan politik dua partai itu berlainan.
“Gak bisa, lain itu,” ujar dia dilansir dari rakyat merdeka, beberapa waktu lalu.
Pengakuan ini menyikapi anjuran Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maulady mengenai mundurnya Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Asman Abnur sebelum Pilpres 2019, atau persisnya pada 14 Agustus 2018.
Untuk dipahami, PAN waktu itu masuk Pemerintah Jokowi-JK saat Asman jadi Menpan RB tertanggal 27 Juli 2016.
BACA JUGA:Pegiat UMKM Apresiasi Presiden Jokowi Beli Produk Dalam Negeri
Awalnya, di Pemilihan presiden 2014, PAN jadi pesaing Jokowi-JK dengan memberikan dukungan Prabowo-Hatta.
Singkat kata, jagonya PAN itu kalah.
Pada tengah jalan, PAN masuk ke barisan Jokowi-JK, keluar mendekati Pemilihan presiden 2019.
Cerita ini, kembali dilakukan PAN. Masuk ke barisan Pemerintah Jokowi jilid dua.
BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime Tokyo Revengers Season 2, Cek di Sini
Baca Juga
Tempatkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas jadi Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022.
Perbedaannya, PAN sekarang tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Yakni, sesama partai simpatisan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Melihat background tersebut, Gus Choi panggilan dekat Effendy memperbandingkan kisah partainya berlainan dengan PAN.
BACA JUGA:Dicari Ela Septiana, Siswi SMA Ini Hilang Usai Nonton Bioskop
Partai Nasdem, setia dan setia memberikan dukungan Presiden Jokowi baik di Pemilihan Presiden 2014 atau 2019.
Baca Juga
Apa lagi, periode bakti Presiden Jokowi akan selesai di 2024.
“Kontrak koalisi Nasdem itu berakhir hingga Oktober 2024. Kami saat ini memiliki Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan. Ini adalah keputusan partai. Hak dan kedaulatan Partai NasDem, tidak ada itu dikontrak bahwa Capres 2024 harus sesuai keinginan dia,” tegas dia.
Bekas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui benar-benar menghargai dan taat pada keputusan Presiden Jokowi bila ingin lakukan reshuffle kabinet.
BACA JUGA:Temuan Makanan Chiki Ngebul di Kabupaten Tangerang, Ini Dampak Mengerikan Nitrogen Cair pada Tubuh
Masalahnya itu ialah hak preogratif presiden.
Tetapi, bila disuruh mundur dan mengikuti cara Asman Abnur, untuknya itu benar-benar susah.
Menurutnya, cara Nasdem dengan mencapreskan Anies ialah sisi dari demokrasi.
Maksudnya baik, supaya bangsa ini meniti perubahan terus ke arah ke kebaikan.
BACA JUGA:Ini Sikap 8 Pimpinan Parpol Soal Sistem Proporsional Tertutup Pemilu 2024
Kapabilitas Pemilihan presiden, akan mendatangkan beradu program dan ide untuk kesejahteraan rakyat.
"Ini sisi dari demokrasi. Kedaulatan partai masing-masing. Tidak boleh berlainan dipandang bermusuhan. Berlainan, terus terganggu," tambah dia.
Seperti diketahui, belakangan ini muncul desakan agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi 2 menteri dari Partai Nasdem.
Pasalnya, Nasdem dianggap sudah tak sejalan dengan kubu pemerintah.
BACA JUGA:Ternyata Ibu Muda Warga Kabupaten Tangerang, Lebih Senang Pakai KB Suntik, Alasannya...
Presiden Jokowi pun diminta untuk melaksanakan reshuffle kabinet.