Anthony Budiawan Soal Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Mengada-ada, Terkesan Melangkahi Wewenang DPR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.-Screenshot YouTube/tvOneNews-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Managing Director PEPS Anthony Budiawan bilang mengada-ada dan terkesan melangkahi wewenang DPR soal Presiden Jokowi terbiktna Perppu Cipta Kerja.
Anthony Budiawan menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @AnthonyBudiawan.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.
Kini Anthony Budiawan turut angkat bicara terhadap langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Cipta Kerja.
"Perppu Cipta Kerja terindikasi melanggar konstitusi," tulis Anthony Budiawan, 30 Desember 2022.
"Karena, Perppu hanya bisa ditetapkan kalau ada Kegentingan Memaksa. Perang Rusia-Ukraina jelas bukan Kegentingan Memaksa," tambahnya.
"Alasan ini mengada-ada, terkesan mau melangkahi wewenang DPR, menjadi otoriter," jelas Managing Director PEPS.
Lebih lanjut Anthony Budiawan merasa kalau Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi tak ada kegentingan sama sekali.
BACA JUGA:2 Link Download Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja PDF yang Diterbitkan Pemerintah, Buruan Unduh!
"Perppu ditetapkan dalam kondisi tidak ada Kegentingan Memaksa jelas melanggar Konstitusi, sehingga otomatis harus batal," beber Anthony.
Bahkan Managing Director PEPS juga mewanti-wanti perihal Perppu tersebut untuk tidak disalahgunakan. Sehingga DPR harus menolak.
"Jangan sampai Perppu dijadikan perangkat hukum untuk menetapkan UU secara sepihak, menuju otoriter, dengan memangkas wewenang DPR. Maka itu DPR wajib menolak," ungkap Anthony.
Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-
Sumber:
