Viral

Pemerintah Terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Yan Harahap: Pembangkangan Terhadap MK

Kader Partai Demokrat Yan A. Harahap bilang pembangkangan terhadap MK terkait pemerintah terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Yan Harahap: Pembangkangan Terhadap MK
Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap bilang pembangkangan terhadap MK terkait pemerintah terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Yan A. Harahap menyampaikan kegiatannya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @YanHarahap.

Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Yan A. Harahap turut buka suara dengan kebijakan pemerintah terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

BACA JUGA:Pemerintah Terbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pengganti UU Cipta Kerja

"Jelas-jelas MK putuskan UU Ciptaker cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat," tulis Yan Harahap.

"Presiden malah keluarkan Perppu No. 1/2022 tentang Ciptaker yang ternyata isinya sama dengan UU Ciptaker tersebut," sambungnya.

Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat itu juga merasa bahwa hal ini dinilai pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Wajar jika ini dianggap pembangkangan terhadap MK. Parah ini," tegas Yan Harahap.

BACA JUGA:Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, Pakar Sebut Jokowi Lecehkan MK

Cuitan Yan Harahap mendapat tiga komentar, 28 retweets, dan 44 likes dari netizen sampai berita ini tayang.

Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

BACA JUGA:Bocor! Ini Tanggal Rilis Game Sigma Battle Royale? Coba Download Versi v2.0.0 di Sini

Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujar Airlangga.

Di sisi geopolitik, imbuh Airlangga, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai.

"Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," jelas Airlangga.

BACA JUGA:3 Link Download Game Sigma Battle Royale Terbaru Tinggal Klik di Sini, Ada Versi v2.0.0 Lur!

Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan Perppu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

"Tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi," beber Airlangga.

BACA JUGA:2 Link Download Game Sigma Battle Royale v2.0.0 Terbaru! Klik di Sini Gampang Sekali

"Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan," sambungnya.

"Sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Airlangga.

Penerbitan Perppu ini, lanjut Menko Perekonomian, sejalan dengan peraturan perundangan-undangan serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan Perpu ini.

BACA JUGA:Selain Mediafire, Game Sigma Battle Royale Terbaru Bisa Download di LINKK ID, Versi v2.0.0? Buruan Cek

"Tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi, sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja," pungkasnya.

Berita Terkait