Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Resilien

Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Resilien

Sesmenko Susiwijono, Foto: ekon.go.id--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Dalam menghadapi risiko ekonomi global di tahun 2023, Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien dan dapat mencapai target sebesar 5,2% pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar 5,3% pada tahun 2023.

Pada Oktober 2022, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,2% dan proyeksi tahun 2023 sebesar 2,7%.

Harga-harga komoditas, khususnya energi dan pangan juga cenderung tinggi dan menjadi sangat volatile yang menyebabkan tekanan inflasi tinggi semakin persisten di berbagai negara.

BACA JUGA:Sesmenko Susiwijono Ungkap Beragam Manfaat Presidensi G20

Sementara itu, tingkat inflasi di Indonesia masih terkendali pada level 5,42% (yoy) per November 2022.

“Berbagai kondisi tantangan di global ini, Pemerintah sudah cukup siap untuk mengantisipasi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022, sampai Q3-2022 masih 5,72%.

Di tahun 2023, dari beberapa indikator makro kemudian leading indicator, kami masih yakin bisa di atas 5%. Tapi kita juga  masih lebih baik dibanding sebagian besar negara lain,” kata Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Hal itu disampaika secara virtual pada Inspirato Sharing Session Liputan6.com dengan tema “Jadikan G20 Bali Leaders Declaration Pijakan Ekonomi Bangkit” pada Jumat (9/12).

BACA JUGA:Menko Airlangga: Indonesia Mempersiapkan ASEAN untuk Lebih Maju

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono mengatakan hasil KTT G20 yakni G20 Bali Leaders’ Declaration menjadi solusi kolektif bagi berbagai tantangan global.

Keberhasilan KTT G20 Indonesia juga menunjukkan pulihnya kepercayaan dunia pada multilateralisme dalam menyelesaikan masalah dunia, meningkatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan dunia, serta meneguhkan komitmen negara-negara terhadap isu yang paling mendesak bagi masyarakat global.

Indonesia juga menerima banyak manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20, seperti komitmen pendanaan infrastruktur berkualitas dari Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dengan total dana sebesar USD600 miliar dan komitmen pendanaan percepatan dekarbonisasi dari negara G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar.

“Beberapa program komitmen investasi tersebut, terutama transisi energi itu nilainya besar sekali".

BACA JUGA:Menko Airlangga Dorong Percepatan Digitalisasi di Daerah

"Dampaknya langsung maupun tidak langsung ke semua sektor, tidak hanya ke sektor teknis yang menjadi komitmen di dalam pembiayaan itu. Multiplier effect-nya ke sektor yang lain,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Selain itu, di tahun 2023 Indonesia akan Chairmanship ASEAN, dimana di tengah periode krisis global saat ini, ASEAN telah menunjukkan resiliensinya dengan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. (dlt/fsr)

Sumber: