Rencana Penertiban Parkir Liar di Jakarta, Pengamat: Seolah-olah Masalah yang Tak Kunjung Selesai
Keberadaan parkir liar yang dianggap menimbulkan kemacetan ruas jalan Ibu Kota DKI Jakarta akan direspon dengan penertiban
JAKARTA, FIN.CO.ID - Keberadaan parkir liar yang dianggap menimbulkan kemacetan ruas jalan Ibu Kota DKI Jakarta akan direspon dengan penertiban.
Rencana penertiban serentak di seluruh wilayah Jakarta menuai dukungan dari masyakarat.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan sangat mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta menindak tegas oknum yang terlibat parkir liar di Jakarta.
Baca Juga
BACA JUGA:Daftar Game PS Plus Premium Desember 2022
Penindakan tegas, sambung Tigor, diperlukan agar dapat memberikan efek jera.
Selain itu, menyelesaikan masalah parkir liar secara komprehensif.
"Jangan sampai parkir liar ini seolah-olah menjadi masalah yang tak kunjung bisa diselesaikan," ujar Tigor, Selasa, 6 Desember 2022.
Selain sanksi tegas, kata Tigor, pemberian punishment terhadap oknum terlibat parkir harus dipublikasikan. Sehingga mereka yang akan terlibat dalam praktik parkir liar akan berpikir panjang.
BACA JUGA:Dianggap Pantas Jadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir: Sah-Sah Saja
"Saya kira ini penting. Jadi masyarakat juga bisa tahu oknum tersebut mendapatkan sanksi apa?," ungkapnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI mengoptimalkan peran personel lapangan untuk mencegah timbulnya parkir liar.
Caranya dengan melakukan penjagaan di setiap kawasan yang rawan dijadikan parkir liar.
"Saat ini kan ada Satpel Perhubungan di tiap kecamatan. Mereka juga bisa bersinergi dengan unsur Polri/TNI setempat," kata dia.
BACA JUGA:3 Tukang Ojek Jadi Korban Pembunuhan KKB Papua, Ditembak saat Mangkal di Distrik Oksebang
Baca Juga
Terlebih lagi, tambah Tigor, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah membangun sinergitas dengan TNI/Polri sejak awal menjabat.
Selain itu, payung hukum terkait dengan aturan berkendara atau parkir harus bisa diimplementasikan dengan baik. "Sebagai acuan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," papar Tigor.
Begitu juga dengan keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Termasuk Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.
BACA JUGA:Dualisme Bamus Betawi Berakhir, Deklarasi Menggunakan Nama Baru pada 22 Desember 2022
"Saya sangat mendukung Pak Pj Gubernur untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya berharap seluruh jajaran Dishub betul-betul menempatkan ini sebagai skala prioritas," imbuh dia.
Baca Juga
Terkait dengan kebijakan parkir on street, ungkap Tigor, perlu dievaluasi lebih lanjut.
"Saya mengusulkan Pemprov DKI dapat membentuk tim independen untuk membuat kajian dan rekomendasi secara detail," kata dia.
Ia berpendapat, pengelolaan parkir di Jakarta sangat berpotensi memberikan masukan pada pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA:Ini Langkah Bea Cukai Tekan Peredaran Rokok Ilegal
"Parkir ini perputaran uangnya sangat besar. Saya sudah melakukan kajian sejak tahun 2007. Besar harapan saya dari uang parkir ini bisa untuk insentif pengguna transportasi umum, naik Bus Transjakarta gratis misalnya," tandas dia.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berjanji bakal menindak tegas oknum yang terlibat parkir liar.
Tindakan tegas dilakukan untuk memberikan efek jera dan menyelesaikan masalah parkir liar.
"Parkir liar ini jelas menyalahi aturan. Untuk itu, kami akan terus menindak tegas jika ada oknum yang terlibat," ujar Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Aji Kusambarto, Senin, 5 Desember 2022.
BACA JUGA:Cek Keseruan Game Sigma Battle Royale v1.0.3 Terbaru, Ada Tema Salju Bisa Download Disini!
Ia menjelaskan, Dishub terus berkoordinasi dengan jajaran Pengendalian Operasional (Dalops).
Termasuk berkordinasi dengan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) di 5 wilayah kota.
Secara bersama-sama, jajaran Dishub tersebut menggelar penertiban parkir liar di Jakarta.