News

Henry Yosodiningrat Laporkan Dirkrimsus Polda Sulsel dan Kapolres Luwu Timur ke Divpropam, Begini Kasusnya

Pengacara Henry Yosodiningrat melaporkan Dirkrimsus Polda Sulsel dan Kapolres Luwu Timur ke divisi propam polri

Henry Yosodiningrat Laporkan Dirkrimsus Polda Sulsel dan Kapolres Luwu Timur ke Divpropam, Begini Kasusnya
Pengacara Henry Yosodiningrat

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pengacara Henry Yosodiningrat melaporkan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf dan Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester M.M Simamora ke Divisi Propram Polri.

Dua perwira menengah polisi itu dilaporkan terkait dugaan keberpihakan dalam menangani kasus sengketa tambang Nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA:Ini Alasan Henry Yosodiningrat Digantikan Hotman Paris Jadi Pengacara Irjen Teddy Minahasa

Selain itu, Henry Yosodiningrat juga mengadukan Wadirkrimsus Polda Sulsel AKBP Gany Alamsyah Hatta, Penyidik Subdit Tipditer Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Nugraha Pamungkas dan Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Salim.

Ketiga polisi tersebut diduga bertindak tidak profesional dan menyalahi aturan kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) antara PT Asia Pasific Mining Resources (PT AMPR)  selaku pemegang saham mayoritas di CLM dengan PT Aserra Mineralindo Investama (PT AMI).

 "Keberpihakan ini antara lain mengawal dirut baru yang kami anggap tidak sah. Bersama sekelompok preman memasuki kantor operasional perusahaan," kata Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum PT APMR di Mabes Polri Jakarta, Senin, 21 November 2022.

Menurut Henry, ada kekerasan yang dilakukan terhadap pegawai perusuhaan oleh sekelompok preman. Namun, dilakukan pembiaran oleh para terlapor. " Misalnya ada aksi pendobrakan pintu pagar. Tapi ini mereka biarkan," imbuh Henry.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe Bungkam, KPK: Hak Dia

Dalam pengaduannya, disebutkan bahwa selain ikut mengantar dan mengawal Zaina Abidinsyah Siregar mendatangi kantor operasional PT CLM di Malili, Luwu Timur, pada Rabu tanggal 16 November 2022, Kapolres Luwu Timur telah menerbitkan Surat Nomor: B/1197/XI/RES.1.8./2022 perihal Penanganan Kargo Nickel yang ditujukan kepada PT Bintang Delapan Resources.

Surat tersebut dibuat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/107/XI/2Q22/SPKT/ Polres Luwu Timur/Polda Sulawesi Selatan tanggal 05 November 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/510/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 5 November 2022.

Disebutkan oknum Dirkrimsus dan Kapolres Luwu Timur secara nyata memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu pihak yang bersengketa. Yakni PT AMI.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Dirkrimsus telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1687/XI/2022/Ditreskrimsus perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Guang Ching and Stainless Steel Industry. 

BACA JUGA: Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Kalideres, Bukan Dirampok dan Bukan Kelaparan

Isi suratnya adalah untuk menghadap Nugraha Pamungkas atau Kompol Salim Datang di Subdit IV Dittipidter Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan.

Tujuannya untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pertambangan. Yaitu pemegang IUP IUPK atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.

"Besoknya langsung terbit surat panggilan dan dilakukan proses penyidikan terhadap pihak yang berkaitan dengan kasus itu. Kami menilai penyidikan seperti ini tidak sah, nggak benar prosesnya," terang Henry.

Dia beralasan sebuah kasus hanya bisa 'diproses kilat' jika kasus tersebut punya atensi yang besar. Misalnya terkait temuan narkoba dalam jumlah besar atau terorisme. 

BACA JUGA:Ketik 'Monyet Pake Jas Hujan' di Google, Kok yang Muncul Foto Presiden Jokowi?

Dijelaskan Henry dimulainya penyidikan tanpa menyebutkan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau setidaknya kepada Kejaksaan Negeri Luwu, merupakan hal aneh atau janggal. 

"SPDP merupakan salah satu syarat formil untuk melakukan upaya paksa. Berdasarkan uraian kronologis peristiwa itu , Dirkrimsus dan Wadirkrimsus serta dua orang penyidik pada Subdit IV Dittipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan diduga telah melanggar peraturan disiplin anggota Kepolisian Rl dan tidak profesional," terang Henry.

Sementara terkait Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester M.M Simamora, dilakukan pelaporan ke Divisi Propram Polri. 

Pengaduan terhadap Kapolres Luwu Timur dilakukan terpisah dari laporan terhadap empat anggota Polda Sulsel lainnya. 

BACA JUGA:Bangunan Warga Rusak Akibat Gempa Cianjur, BNPB Pastikan Akan Dibangun Kembali

Henry menyebut surat tersebut dibuat berdasarkan  Laporan Polisi Nomor: LP/B/107/XI/2Q22/SPKT/ Polres Luwu Timur/Polda Sulawesi Selatan tanggal 05 November 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/510/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 05 November 2022.

Surat Kapolres Luwu Timur tersebut menyatakan Penyidik Satreskrim Polres Luwu Timur sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian ore nickel yang terjadi pada periode tanggal 1 hingga 4 November 2022 di area IUP OP PT Citra Lampia Mandiri.

Kata Henry, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pada rentang waktu tersebut telah dilakukan pengiriman dua tongkang dengan tujuan PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, sebagaimana pada dokumen barang dan kapal masing-masing. 

Pertama, pemberangkatan pada tanggal 1 November 2022 dengan menggunakan Kapal TB Buana Maritim V-BG Buana Jaya 3005 dengan tujuan Jetty PT Bintang Delapan Terminal Bahaodopi Anchorage Sulawesi Tengah. 

BACA JUGA:Putusan Polri terhadap Anggota Reskrim Polres Jaksel, Hakim: Saya Sendiri Merasa Aneh

Kedua, pemberangkatan pada tanggal 4 November2022 dengan menggunakan Kapal TB. SM Golden - BG SM 300-1 dengan tujuan Jetty PT. Bintang Delapan Terminal Bahaodopi Anchorage Sulawesi Tengah.

Dalam surat perintahnya,  Kapolres Luwu Timur mempersilakan untuk melakukan pembongkaran dan pengolahan. Tetapi soal pembayaran agar ditangguhkan tertebih dahulu sampai proses lebih lanjut. 

"Isi surat dengan kalimat tersebut sangat tendensius dan menunjukkan keberpihakan dengan tujuan agar pembayaran dilakukan kepada 'manajemen yang baru' di bawah kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar," urainya.

BACA JUGA:Pensiun, Juara Dunia F1 Empat Kali Sebastian Vettel Ungkap Penyesalannya di GP Abu Dhabi

Padahal, lanjut Henry, hingga kini laporan polisi Nomor : LP/B/107/XI/2Q22/SPKT/ Polres Luwu Timur/Polda Seulawesi Selatan tanggal 05 November 2022  masih dalam proses penyelidikan.

Para oknum polisi itu, kata Henry, diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Ini bukan sekadar pelangaran administrasi, saya mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai pidana yang dilakukan oleh Kapolres. Itu melanggar pasal 423 KUHP. Inilah yang saya laporkan. Saya juga sudah membuat laporan dengan tembusan ke Kapolri, Irwasum dan Kapolda Sulawesi Selatan," tegasnya.

BACA JUGA:Nasib Koalisi PKB-Gerindra di Ujung Tanduk? Tunggu Perkembangan hingga Akhir Tahun 2022

 

Berita Terkait