Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Garuda
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para menterinya-dok-kominfo.go.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terkait pencalonan pejabat negara atau menteri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu diapresiasi Ketua Umum DPP Partai Garuda Ahmad Ridha.
"Saya mengapresiasi keputusan MK tersebut karena menteri sebagai pembantu Presiden, memang selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024," kata dia, di Jakarta, Selasa 1 November 2022.
Partai Garuda mengajukan uji materi pasal 170 ayat 1 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum terkait menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres.
BACA JUGA:Ganjar Pranowo Minta kepada Relawan dan Pendukungnya: Nanti, Bukan Sekarang
Ia menilai ada diskriminasi dan perbedaan perlakuan antara kepala daerah dengan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam menjalankan hak konstitusionalnya.
Karena itu menurut dia, Partai Garuda mengajukan uji materi terhadap pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.
"Kepala daerah sebagai satu bagian dari pemerintahan hanya memerlukan izin Presiden untuk ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden. Sedangkan menteri dan pejabat setingkat menteri yang juga bagian dari pemerintahan harus mengundurkan diri," ujarnya.
Ia menilai setelah keluarnya Putusan MK tersebut, para menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri dapat terus berkontribusi membantu jalannya pemerintahan.
BACA JUGA:Putri Candrawathi Bantah Tudingan Kamaruddin Soal Ikut Tembak Brigadir J: Mohon Maaf Saya Terkejut
Karena itu dia menilai putusan MK itu telah menjaga agar hak-hak konstitusional tetap terjaga dan tidak ada diskriminasi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda, Yohanna Murtika, mengaku bersyukur permohonan pengujian materil terkait pasal 170 ayat (1) sebagian dikabulkan MK sehingga menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri ketika ikut dalam kontestasi Pilpres.
Ia menilai apabila para menteri atau pejabat setingkat menteri dicalonkan sebagai capres dan harus mengundurkan diri, maka akan terjadi perampasan hak konstitusional warga.
"Jadi dengan putusan inj MK telah menjaga agar hak-hak konstitusional tetap terjaga dan tidak adanya diskriminasi," katanya.
Sumber:
