Terkait Kasus Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Kembali Diperiksa Polda Metro Jaya
Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Diketahui Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut.
Baca Juga
BACA JUGA:Polda Metro Jaya Jelaskan Penolakan Laporan Haris Azhar Terkait Luhut
BACA JUGA:PP Muhammadiyah Beri Bantuan Hukum untuk Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan jika keduanya akan diperiksa.
"Betul hari ini ada pemeriksaan," katanya, Selasa, 1 November 2022.
Diungkapkan Zulpan, pemanggilan terhadap Haris dan Fatia adalah dalam rangka pemeriksaan tambahan.
BACA JUGA:Jadi Tersangka, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Bakal Datangi Polda Metro Jaya
BACA JUGA:Haris Azhar dan Fatia Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Senin Depan, Kuasa Hukum: Dengan Senang Hati
"Pemeriksaan tambahan saja," ujarnya.
Diketahui, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Penetapan tersangka terhadap keduanya diumumkan Polda Metro Jaya pada Sabtu (19/3).
Baca Juga
BACA JUGA:Polisi Tetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Jadi Tersangka, Bakal Diperiksa Senin Depan
Haris dan Fatia kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (21/3). Pihak Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap keduanya usai menjalani pemeriksaan.
Pihak Polda Metro Jaya mengklaim sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Baca Juga
Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.
Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah jadi kuasa hukum untuk Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati.
Bantuan hukum kepada kedua aktivis itu diberikan setelah adanya pertemuan antara pengurus LBH PP Muhammadiyah dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati.
Bersama beberapa advokat lainnya, LBH PP Muhammadiyah akan lakukan langkah hukum yakni, mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati.
(BACA JUGA:Diperiksa Polisi, Haris Azhar Bilang Kasusnya Bermuatan Politis: Ini Pembungkaman, Ada Diskriminasi Hukum)
Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan, upaya hukum itu penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor.
"Sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan,” ujar Gufroni dalam keterangan, dikutip Rabu 23 Maret 2022.
Gufroni berpendapat, seharusnya penyidik melakukan pendekatan restorative justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE.
(BACA JUGA:Polisi Tetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Jadi Tersangka, Bakal Diperiksa Senin Depan)
Dengan demikian penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka. Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP.
”Alasan mengajukan praperadilan adalah bahwa penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh."
"Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset,” katanya.
(BACA JUGA:Polisi Benarkan Jemput Paksa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Karena Mangkir Dua Kali)
Dalam beberapa kasus, kata Gufroni, banyak aktivis HAM dan pegiat antikorupsi yang dijadikan tersangka tapi kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik yang dinilai sebagai langkah untuk menyandera atau menggantung kasusnya sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat.
”Maka gugatan praperadilan ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana,” ucapnya.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.