Ada Tambahan Biaya Rp15 Triliun Untuk Pembangunan IKN Nusantara, Begini Penjelasan Menteri Basuki

Ada Tambahan Biaya Rp15 Triliun Untuk Pembangunan IKN Nusantara, Begini Penjelasan Menteri Basuki

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara (dok. Birkompu)--

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap adanya tambahan kebutuhan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp15 triliun. 

Diketahui, sebelumnya untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahap 1 melalui pagu anggaran 2022-2024, telah dialokasikan anggaran senilai Rp43 triliun. 

BACA JUGA:Sim Salabim, Perintah Menteri Basuki Seluruh Proyek Strategis Nasional dan Non PSN Harus Rampung Awal 2024!

BACA JUGA:MRT Fase 3 Cibitung-Balaraja Dibangun 2024, Kajian Teknis Rampung Tahun Depan

Menteri Basuki mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut disebabkan adanya perluasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ke wilayah 1B dan 1C. 

"2022-2024 Rp43 triliun, 1B dan 1C akan tambahan Rp15 triliun akan ada 2 jalan produksi supaya nanti kuartal I/2023 Presiden sudah ke sana ada investor," kata Basuki di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2022. 

Menteri Basuki mengatakan pemerintah telah menyiapkan kavling-kavling untuk fasilitas yang akan dibangun oleh para investor. 

Kavling tersebut akan menentukan lokasi di mana akan dibangun rumah sakit, sekolah, dan fasilitas penunjang lainnya oleh investor.

BACA JUGA:Telan Anggaran Rp 108 Triliun, PUPR Targetkan Penanganan Kawasan Kumuh 10 Ribu Hektar Hingga 2024

BACA JUGA:Kementerian PUPR Kenalkan 'Jurus' Pentahelix Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia

"Sekarang di KIPP ada kavling-kavling, Kemenko ini, Kemenko ini, Mabes TNI, ini Kementerian PU, ini Kementerian Keuangan, Setneg, sudah ada kavling-kavlingnya, ini akan dilebarkan ke 1B, 1C untuk yang komersial," jelasnya. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, rencana pengembangan wilayah KIPP akan terbagi menjadi 3 wilayah. 

Sub-wilayah perencanaan (WP) 1A seluas sekitar 2,876 hektare (ha) dengan luas area pengembangan sekitar 921 ha, berfungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan dan kegiatan berskala nasional, serta hunian.

Sub-WP lB seluas sekitar 2.037 ha dengan luas area pengembangan sekitar 488 ha, berfungsi utama sebagai pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. 

Sumber: