Telan Anggaran Rp 108 Triliun, PUPR Targetkan Penanganan Kawasan Kumuh 10 Ribu Hektar Hingga 2024

Telan Anggaran Rp 108 Triliun, PUPR Targetkan Penanganan Kawasan Kumuh 10 Ribu Hektar Hingga 2024

Ilustrasi - kemiskinan-Aprillio Akbar -ANTARA

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembenahan kawasan kumuh di Indonesia seluas 10 ribu hektar (Ha) dalam periode 2020-2024. Anggaran yang disiapkan untuk target itu disebut mencapai Rp 108 triliun.

"Tahun 2020 sampai 2024 anggaran penanganan kumuh ini besar sekali, Rp 108 triliun. Tapi tolong sekali lagi, ini bukan APBN PUPR saja. Jadi ini ada yang dari APBN, kemudian yang dari hibah, dari DAK (Dana Alokasi Khusus), dana daerah, juga ada KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, dalam press conference peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, di Media Center Kementerian PUPR, Senin 3 Oktober 2022. 

BACA JUGA:Alhamdulillah, Hingga Akhir Tahun Belum Ada Usulan Kenaikan Tarif Jalan Tol

BACA JUGA:Ruas Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja Takkan Gratis Lagi, PUPR Sebut Tarifnya Diatas Rp1.500 Per Km

Dari target 10 ribu hektar tersebut, Diana mengungkap progresnya saat ini sudah mencapai 7.257,32 hektar. 

Sedangkan sisa target penanganan kawasan kumuh di Indonesia seluas 2.743 hektar, diharapkan ada kontribusi juga dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi kawasan kumuh di wilayahnya masing-masing.

"Memang ini belum kita tangani, apakah itu akan jadi APBN semuanya? Jangan dong, masa semua jadi beban pemerintah pusat semua," tuturnya. 

Diana mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menangani kawasan kumuh. Tujuannya agar pemerintah daerah juga bisa berkontribusi dalam pengentasan kawasan kumuh tersebut.

BACA JUGA:Tol Becakayu Seksi 2A Masuk Tahap Uji Laik Fungsi, Target 100 Persen Bisa Digunakan Tahun Ini

BACA JUGA:Bendungan Ciawi dan Sukamahi Rampung Oktober, Banjir Jakarta Bakal Lenyap?

"Pemda juga kita libatkan, jadi Pemda di sini harus kita dorong untuk dia ada awareness-nya (kesadaran) dan ada rasa memiliki bahwa daerahnya harus ditangani," lanjut Diana.

"Makanya kalau kita tangani terus, seolah-olah ini miliknya pusat, berarti pemeliharaannya pusat juga, kami akan mencoba, beralih mendorong Pemda untuk penanganan wilayah kumuh ini," sambungnya.

Diana menambahkan, nantinya APBN akan difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, hingga stunting yang ada di daerah lain. Seperti pembangunan sanitasi dan hingga penyediaan air bersih.

Sumber: