News

Sinergi Transportasi Massal Pemprov DKI dan Kemenhub, Ini Bagian Pembagian Tugasnya

Pertemuan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi membahas kolaborasi dan sinergitas

Sinergi Transportasi Massal Pemprov DKI dan Kemenhub, Ini Bagian Pembagian Tugasnya
Selama masa konstruksi Stasiun Thamrin, PT MRT Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pertemuan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi membahas kolaborasi dan sinergitas, khususnya dalam pembangunan transportasi massal.

Kegiatan itu berlangsung di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Tujuan dari pembahasan keduanya yakni terkait transportasi.

BACA JUGA:PDIB Rekomendasikan Penelitian Mendalam Terkait Penyebab Gagal Ginjal Akut

Khususnya, di DKI bisa lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.

Budi mengatakan, Jakarta merupakan role model bagi kota yang lain dan transportasi memiliki peran penting. 

Karena itu, pertemuan tersebut lebih fokus pada pembahasan angkutan massal.

Budi Karya mengapresiasi Heru Budi yang konsen pada pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti MRT dan LRT.

BACA JUGA:Cara Dinkes DKI Dalam Kasus Gagal Ginjal pada Anak Dapat Acungan Jempol DPRD

“MRT sudah Tahap I dan II. Saya senang Pak Pj Gubernur konsen dengan MRT East-West, bahkan Tahap III ke Ancol. Yang paling menggembirakan,” ungkap Budi.

Ia juga mengungkapkan bahwa investor pembangunan MRT bukan hanya Jepang.

Namun, sudah ada dari Korea dan Inggris. 

"Karenanya kita harapkan dalam kegiatan G20 kita akan melakukan MoU dengan ketiga negara tersebut," tutur dia.

BACA JUGA:KPK Bakal Diperiksa Lukas Enembe di Papua, Alex: Sampaikan kepada Masyarakat Papua

Ia juga meminta sinkronisasi angkutan massal atau integrasi moda transportasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dikoordinasikan dengan baik.

“Kita ada MRT LRT yang akan selesai pada Juni 2023," imbuh dia.

Sedangkan di DKI Jakarta, sambung Budi Karya, terdapat bus, sehingga bisa disinkronkan dalam angkutan massal.

"Saya bersama dengan Pak Gubernur menugaskan teman-teman untuk segera berkoordinasi agar itu bisa berjalan dengan baik,” kata Budi.

BACA JUGA:ASN DKI Resah soal Pemotongan TKD 25 Persen selama Pandemi Covid-19, Politisi: Akhir Tahun 2022 Bakal Dilunasi

Pembahasan lainnya, berkaitan dengan Electric Vehicles (EV) atau kendaraan listrik yang menjadi konsen Presiden.

Menurut dia, EV ini menjadi keharusan.

Budi menilai, penggunaan EV memiliki banyak keuntungan.

Seperti irit bahan bakar dan ramah lingkungan. 

BACA JUGA:Begini Nasib Anggota TNI AD Penadah Motor Curian

Pemprov DKI Jakarta diminta menambah charging sistem atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di banyak tempat.

Sehingga minat masyarakat menggunakan motor atau mobil listrik meningkat.

“Saya mengusulkan Pak Pj Gubernur parkir vertikal ditambah, terutama di pusat kegiatan seperti Tanah Abang, Manggarai dan beberapa tempat itu akan memberikan suatu daya dukung yang baik,” tambah dia.

Pada kesempatan itu, Heru menyatakan, siap menindaklanjuti poin-poin pembahasan.

BACA JUGA:Dokter Resepkan Ramuan ini sebagai Pengganti Obat Sirup Atasi Demam Batuk dan Pilek

Seperti penyediaan parkir vertikal di Tanah Abang dan Manggarai. 

Kemudian terkait SPKLU, ungkap Heru, akan dibahas membahas kewajiban gedung perkantoran atau perusahaan harus memiliki SPKLU.

“Nanti di dalam perizinan terbaru pembahasannya setiap gedung disiapkan harus ada tempat charging, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya,” urai Heru.

Terkait LRT dan MRT, sambung Heru, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi pembiayaan di APBD 2023. Pihaknya juga terus berkomunikasi dengan jajaran di Kemenhub.

BACA JUGA:Ini Tampang Rudolf Tobing Pembunuh Wanita Betroli, Tertunduk Lesu saat Pakai Baju Tahanan Oranye

Baik secara daring atau luring terkait pengambangan angkutan massal di Jakarta.

“Banyak PR yang perlu harus saya tindaklanjuti dari Pak Menteri dan tidak menjadi masalah. Tinggal nanti secara bertahap yang prioritas lebih dulu,” tukas Heru.

Berita Terkait