Pengamat Sebut Ada Pesan Tersembunyi Presiden Jokowi ke PJ Gubernur Heru Budi
Pj Gubernur DKI Heru Budi sulit atasi masalah Jakarta karena birokrasi di dalamnya carut marut
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono punya segudang pekerjaan rumah (PR) untuk menuntaskan persoalan di Jakarta.
Bahkan, masih banyak program pembangunan yang harus dilanjutkan dari kepemimpinan sebelumnya.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menegaskan, penanganan setiap permasalahan rakyat di Jakarta tidak akan tuntas, meski kini ada Pj Gubernur Heru Budi.
Baca Juga
Pasalnya, kondisi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih carut marut.
Selama ini, ungkap Amir, jajaran birokrasi di Jakarta tidak sepenuhnya menerapkan sistem meritokrasi.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden RI Heru Budi Hartono menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Heru meneruskan kepemimpinan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir per 16 Oktober 2022.
BACA JUGA:Waspada! Gangster Konvoi di Pemukiman Warga, Kapolsek Bantargebang Bilang Hanya Lewat Saja
Setelah pelantikan, turut dilakukan prosesi serah terima jabatan (sertijab) antara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswesan kepada Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono secara langsung di Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, kata Amir, terdapat pesan khusus Presiden Joko Widodo untuk PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.
Pesan tersebut mengandung arti tersembunyi atau Crypto.
Jokowi berpesan agar Heru Budi Hartono bisa menuntaskan masalah banjir dan macet di Jakarta.
BACA JUGA:Ngaku Dilecehkan Brigadir J, Putri Candrawathi Ngadu ke Ferdy Sambo: Jangan Hubungi Ajudan
Baca Juga
“Dua pesan Jokowi itu untuk Heru menuntaskan banjir dan macet," tutur dia di Jakarta, Senin (17/10/2022).
Namun, sambung Amir, ada pesan Crypto dari pernyataan tersebut.
"Jokowi meminta Heru untuk menuntaskan banjirnya kebencian rakyat yang semakin besar kepada istana,” tandas dia.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga menugaskan Heru untuk mengatasi kemacetan.
BACA JUGA:Gerindra Berharap Pj Gubernur DKI Heru Budi Tuntaskan Masalah Penggusuran di Sekitar JIS
Pesan ini, tegasnya, bisa diartikan macetnya dukungan rakyat untuk pihak istana.
Termasuk macetnya komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif di Jakarta.
“Seperti banjir, di Jakarta ini yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat paling bawah. Tapi, di Kelurahan ternyata ada Staff lurah pangkat jabatannya lebih tinggi dari lurah. Artinya, ini ada sesuatu yang salah,” pungkas dia.