Jokowi akan Undang Langsung Calon Investor Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur
Presiden Jokowi berkemah di IKN Nusantara, Kalimantan Timur menggunakan tenda.-setpres-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo akan mengundang langsung calon-calon investor potensial untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon-calon investor yang sudah menyatakan diri ingin berpartisipasi melalui 'letter of interest'.
BACA JUGA:Catat! IKN Nusantara Bukan Sekadar Wacana, Tapi Sebuah Kepastian, Ini Buktinya
"Kami menerima cukup banyak 'letter of interest' untuk berpartisipasi dari berbagai macam jenis investasi," kata Bambang Susantono di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022.
Bambang menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan tiga kelengkapan di IKN, yaitu rancangan peraturan pemerintah, badan usaha milik otorita, dan sosialisasi peluang investasi (jajak pasar).
"Karena kita ingin membuat satu ekosistem yang lengkap jadi mereka yang ingin membuka sekolah, fasilitas kesehatan. Sekolah dari SD, SMP, SMA hingga universitas, kesehatan itu dari RS hingga klinik, berbagai jenis mal, berbagai jenis untuk keperluan sehari-hari, semuanya akan nanti kita coba untuk membuat satu ekosistem yang lengkap pada 2024 sehingga pada waktu nanti dipindahkan ibu kota, ekosistemnya sudah terbentuk," jelas Bambang.
Menurut Bambang, jajak pasar yang akan dilakukan Presiden Jokowi akan dilakukan untuk investor dalam dan luar negeri.
BACA JUGA:Rapimnas Partai Demokrat, Ketum AHY Singgung Tunda Pemindahan IKN
"Investor dalam negeri, tapi tentunya mereka juga menggandeng ya, dan kita akan undang sejumlah duta besar yang membawa calon-calon investor," tambah Bambang.
Badan Otorita IKN, menurut Bambang, sedang menyiapkan badan usaha milik otorita yang akan bermitra dengan para investor dan pelaku usaha sehingga memiliki kelincahan dalam aktivitas usaha.
"Dalam waktu dua tiga minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana istilahnya 'repurposing' dan 'refocusing' dari satu badan usaha yang sekarang BUMN untuk menjadi satu badan usaha yang disesuaikan kebutuhan IKN. Saya kira pada tahap sekarang hal ini masih bergerak," ungkap Bambang.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan PT. Bina Karya (Persero) selaku salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa konsultasi teknik konstruksi masuk sebagai salah satu kandidat badan usaha milik otorita.
BACA JUGA:Garap Proyek Rusun dan Jalan Tol di IKN, WIKA Kantongi Nilai Kontrak Rp 1,1 Triliun
"Kita akan menggunakan BUMN yang eksis jadi sudah 'discreen' dan diberikan tugas kepada PT Danareksa dan kemudian dapat empat perusahaan. Dari empat itu misalnya sekarang ini PT Bina Karya (Persero). Bina Karya ini nanti ada tujuannya 'direfocusing' lagi, sekaligus mengubah PP Nomor 31 Tahun 1962 yang penting sudah ada persetujuan dari Presiden dan nanti mungkin dikonsultasikan ke DPR," kata Suharso.
Sumber:
