News

Kasus Ferdy Sambo Dianggap Perkara Biasa, Kejagung: Mudah Karena Segi Pembuktian

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mempersiapkan upaya hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir oleh Ferdy Sambo.

Kasus Ferdy Sambo Dianggap Perkara Biasa, Kejagung: Mudah Karena Segi Pembuktian
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mempersiapkan upaya hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir oleh Ferdy Sambo.

Sebagaimana dikabarkan, Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Selain mantan Kadiv Propam tersebut ada Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka, RR, dan Kuat Maruf.

Kejagung mengaku telah menyiapkan 30 jaksa untuk menangani perkara kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo.

Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana menyatakan 30 jaksa tersebu sebagianya tugas administratif.

BACA JUGA:Peluang Gugatan Pemecatan Ferdy Sambo Diterima PTUN Tertutup, Ini Alasannya

BACA JUGA:Sidang Ferdy Sambo, Begini Harapan Seknas Jokowi

"30 jaksa untuk 5 berkas perkara masa, 1 berkar perkara hanya 6 jaksa, itupun sebagianya tugas administratif," ucap Ketut kepada wartawan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Selain itu Ketut mengukapkan jika kasus Ferdy Sambo merupakan perkara  yang biasa. Kasus ini menjadi menarik karena pelakut merupakan APH (Aparat Penegak Hukum).

"Perkara biasa karena mudah dari segi pembuktian, menjadi menarik perhatian masyarakat ketika korban dan pelakunya adalah APH," ungkapnya.

"Kita sudah terbiasa menangani perkara yang lebih rumit dari segi pembuktian," tambahnya.

BACA JUGA: Pakar Hukum Sebut Putri Candrawathi sang Istri Ferdy Sambo Kurang Kooperatif

BACA JUGA: Jelang Sidang Perdana Ferdy Sambo, Seknas Jokowi: Instruksi Presiden Dijalankan dengan Baik

Berkas Ferdy Sambo CS P21

Berkas lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal, Putri Candrawathi dan Kuat Ma'ruf,  telah dinyatakan P21 atau lengkap.

Selain itu, perkara obstruction of justice dengan tujuh tersangka juga telah P21. 

Berkas perkara kasus pembunuhan dan obstruction of justice tersebut akan digabung untuk mempersingkat proses persidangan.

"Karena syarat formil sudah terpenuhi, maka berkas perkara lima tersangka dinyatakan lengkap atau P21," tegas Jampidum Fadil Zumhana di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 28 September 2022.

BACA JUGA:Kasus Ferdy Sambo, Kapolri Beberkan Hasil Pemeriksaan Tiga Kapolda: Ini Supaya Menjadi Jelas

BACA JUGA:Resmi! Ferdy Sambo Bukan Anggota Polri Lagi

Selain berkas pidana lima tersangka, lanjut Fadil, berkas perkara tujuh tersangka kasus obstruction of justice juga telah P21. 

Ferdy Sambo Cs dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Kelima tersangka diancam pidana maksimal hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau 20 tahun perjara.

Fadil Zumhana menyebut perkara kasus pembunuhan dan obstruction of justice bakal digabungkan.

BACA JUGA:Jokowi Sudah Teken Pemecatan Ferdy Sambo

BACA JUGA:ICW Kecewa Febri Diansyah Jadi Pengacara Keluarga Ferdy Sambo: Langkah yang Amat Gegabah

"Ini untuk mempercepat jalannya sidang agar tidak terlalu lama," imbuh Fadil. 

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum, Agung Agnes Triani pada Rabu, 14 September 2022 lalu menyebut pihaknya telah menerima berkas Ferdy Sambo dkk. 

Ferdy Sambo Bukan Polisi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan Ferdy Sambo sudah resmi bukan anggota Polri.

Ini setelah pada Jumat, 30 September 2022, Mabes Polri menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:Ferdy Sambo Makan Korban Polisi Lagi, Korban ke-16 di Kasus Brigadir J Divonis Satu Tahun

BACA JUGA:Kemenag: Hanya BPJPH yang Keluarkan Sertifikat Halal, Yang Lain dari Itu Palsu!

Surat tersebut mengukuhkan ketetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo.

"Jadi kami sudah menerima surat dari Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres) terkait Keppres PTDH Ferdy Sambo. Dengan adanya surat tersebut, Ferdy Sambo resmi bukan anggota Polri lagi," tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 30 September 2022.

Sebelumnya, Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres) Laksamana Pertama Hersan mengatakan Presiden Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) PTDH Ferdy Sambo.

Presiden Jokowi menandatangani Keppres pemberhentian Ferdy Sambo pada 26 September 2022 lalu. 

"Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri," ujar Hersan, Jumat, 30 September 2022.

Usai resmi dipecat, Polri melakukan proses administrasi terhadap berkas pemecatan Ferdy Sambo di Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. 

Berita Terkait