Jurus Kementerian PUPR Atasi Kenaikan Harga Material Konstruksi, Dijamin Gak Bikin Proyek Infrastruktur Molor
Jembatan Pulau Balang jadi salah satu proyek infrastruktur Kementerian PUPR yang dibiayai dengan pagu TA 2021-Birkompu-
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan mengerek harga-harga kebutuhan masyarakat, tak terkecuali harga material untuk proyek konstruksi.
Di satu sisi, proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetap harus diselesaikan tepat waktu dan tidak boleh terbengkalai.
(BACA JUGA:Kementerian PUPR Kejar Target Penyelesaian 13 Bendungan Tahun Depan)
(BACA JUGA:Penataan Jalan Tol Bali Mandara Tuntas, Jasa Marga Siap Sambut Presidensi G20)
Agar pelaku jasa konstruksi tidak merugi dan target pembangunan infrastruktur tetap tercapai, maka Kementerian PUPR menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, yang sudah pasti tentu mengerek harga material untuk konstruksi.
Dalam press briefing yang digelar Forum Wartawan PUPR (Forwapu), Kamis 8 September 2022, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan pemerintah membuka opsi untuk menunda pembayaran Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dengan penundaan pembayaran itu, kata Endra, target konstruksi tahun ini tidak akan bergeser menjadi tahun depan. Namun hanya pembayaran proyek saja yang berpotensi mundur menjadi tahun anggaran berikutnya.
"Itu opsi yang kami tawarkan. Daripada dipotong ruang lingkup proyeknya, lebih baik kami selesaikan fisiknya. Nanti diputuskan dalam sidang kabinet," tutur Endra.
(BACA JUGA:Program Pamsimas Dari World Bank Berakhir, PUPR Masih Punya 'PR' 47.915 Desa Belum Terakses Air Bersih)
(BACA JUGA:Babak Baru Pembangunan IKN Dimulai, PUPR-Penyedia Jasa Tandatangan Kontrak Pekerjaan Senilai Rp 5,321 Triliun )
Endra berharap strategi tersebut dapat menjaga kontraktor proyek PSN untuk tetap melakukan pekerjaannya.
Namun demikian, lanjut Endra, Kementerian PUPR juga menyiapkan strategi lainnya, selain penundaan pembayaran proyek agar seluruh proyek PSN rampung pada 2024.
"Kita berharap dalam waktu dekat ada pembahasan di level kabinet untuk bisa merespons kondisi yang berkembang di lapangan. Jadi ini juga termasuk apakah pemerintah akan menetapkan situasi ini sebagai misalkan kahar, jadi itu bisa dilakukan penyelesaian terhadap kontrak," ungkap Endra.
.jpeg)
Sumber:
