Ekonomi

Tarif Ojek Online Intip Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Butuh Waktu

Penentuan tarif ojol menunggu kenaikan harga BBM

Tarif Ojek Online Intip Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Butuh Waktu
Petugas SPBU mengisi BBM jenis Pertalite (Ilustrasi)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Rencana kenaikan harga BBM membuat bingung pengemudi ojek online (ojol), khususnya.

Pasalnya, para pengemudi ojol tidak hanya dihadapkan pada persoalan kenaikan harga BBM, namun persoalan tarif bagi para penumpang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk kedua kalinya menunda pemberlakuan kenaikan tarif ojek online (ojol). 

(BACA JUGA:Se-Indonesia Kena Prank Pertamina, Capek Antre BBM Malah Turun)

Seiring dengan penundaan kenaikan harga BBM, pemberlakuan aturan kenaikan tarif ojol pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menhub Budi Karya Sumadi mengkaji soal kenaikan tarif ojek daring.

Kenaikan tarif ojol pastinya akan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dalam situasi ekonomi yang saat ini belum pulih.

Di Istana Presiden, beberapa waktu lalu, Budi Karya Sumadi mengatakan, mengikuti arahan presiden terkait suara masyarakat.

(BACA JUGA:Wow 17 Ton BBM Jenis Solar dan Pertalite Diduga Ilegal Diamankan Polres Kota Samarinda, Sumbernya...)

(BACA JUGA:BLT BBM Rp600 Ribu Bagi Masyarakat Cair Dua Kali Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Jaga Daya Beli Masyarakat)

Pengkajian tarif baru ojek online diperlukan sebagai masukan pemerintah agar dalam penetapan keputusan nanti menguntungkan semua pihak. 

“Supaya tidak ada missed, nanti kita menguntungkan pengendara ojek, penumpangnya marah. Atau sebaliknya, jadi kita ajak semua untuk bicara,” kata Budi Karya.

Kenaikan tarif ojol mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 564/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. 

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, tren kuartal III secara tahunan biasanya terjadi deflasi.

Ditandai dengan tren penurunan harga komoditas.

(BACA JUGA:Pemerintah Ngotot Naikan Harga BBM, DPR: Aneh!)

(BACA JUGA:Presiden PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM! Rakyat Butuh Keberpihakan dari Pemimpinnya! )

Namun tren deflasi tahun ini tidak akan terjadi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Ia mengatakan, level (inflasi) tahunan bisa alami perubahan ketika ada yang di luar kebiasaan, faktor kebijakan atau faktor eksternal.

Kebijakan dimaksud, sambung dia, misalnya jika kenaikan harga BBM pada September.

"Itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3 persen dalam satu bulan, kalau dia naik 30 persen ya,“ kata Faisal kepada wartawan, Jumat (2/9/2022). 

(BACA JUGA:Komisi VII DPR Bilang Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM di RI Mau Naik: Ini Semakin Tidak Adil! )

(BACA JUGA:Polda Metro dan Kodam Jaya Gelar Rapat Bersama, Bahas Soal Rencana Kenaikan BBM)

Menurut dia, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah. 

Jika pemerintah pusat meminta daerah menekan inflasi, kata dia, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. 

"Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain,” jelas dia.

Hanya saja, kata dia, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. 

“Kalau BBM dinaikkan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah,” pungkas Faisal.

Berita Terkait