Komisi VII DPR Bilang Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM di RI Mau Naik: Ini Semakin Tidak Adil!
Anggota DPR RI komisi VII dari fraksi PKS, Mulyanto.-Humas PKS-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berharap Pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Sebab, harga minyak dunia sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.
Sehingga, kata Mulyanto, harusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022.
“Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Yustinus Prastowo saja menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022, selama pergerakan harga minyak mentah dunia berada dalam rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 dolar Amerika per barel," ujar Mulyanto, Kamis 1 September 2022.
(BACA JUGA:Harga BBM Non Subsidi Turun, Berapa Harga Minyak Dunia Saat Ini?)
(BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Terkoreksi Turun, Brent dan WTI Kini di Bawah USD 100 Per Barel)
"Karena saat pembahasan revisi APBN 2022 dasarnya adalah perubahan harga ICP (Indonesia crude price) dari 63 per barel menjadi 100 dolar Amerika per barel,” imbuh Mulyanto.
Jadi, lanjutnya, selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel maka tidak ada urgensi bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.
Berdasarkan data oilprice.com diketahui per tanggal 30 Agustus 2022 harga minyak mentah WTI crude maupun Brent Crude dalam 3 bulan terakhir terus turun dan sudah mendekati angka 90 dolar Amerika per barel.
Kalaupun terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang100 dolar Amerika per barel.
(BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Meroket, Imbas Ketatnya Pasokan Akibat Sanksi Rusia, Kerusuhan Libya dan Ekuador)
(BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Kembali Melemah, Merespon Potensi Kenaikan Besar Suku Bunga The Fed)
Karenanya, menurut Mulyanto, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022.
Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar.
.jpeg)
Sumber:
