Nilai Rekonstruksi Tak Transparan, Pengacara Brigadir J Beberkan Alasannya
Rekonstruksi kasus penembakan Brigadir J dinilai tak transparan.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Rekonstruksi kasus penembakan Brigadir J dinilai tak transparan.
Rekonstruksi yang dijalani lima tersangka dan diawasi Kejaksaan, Komnas HAM dan LPSK dinilai tak transparan.
Penilaian tersebut datang dari tim pengacara keluarga Brigadir J.
Baca Juga
(BACA JUGA:Ini Sosok Putri Candrawathi Pakai Baju Putih Direkontruksi Kasus Brigadir J)
(BACA JUGA:Penampakan Ferdy Sambo Pakai Baju Tahanan dengan Tangan Diikat Saat Rekonstruksi)
(BACA JUGA:Rekonstruksi Kasus Brigadir J, Polri: Total 78 Adegan di Tiga Lokasi )
Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengaku kecewa dengan gelaran rekonstruksi kasus penembakan Brigadir j.
Rasa kecewa Kamaruddin tak terlepas dari tidak diizinkannya oleh penyidik Bareskrim Polri ke dalam ruangan.
"Kami terpaksa harus pulang, karena pada acara hari ini kami sudah hadir walaupun tidak diundang," katanya di TKP Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Rekonstruksi di TKP, 3 Tersangka Pakai Baju Tahanan dengan Tangan Diikat!)
(BACA JUGA:Rekonstruksi Kasus Brigadir J, Bharada E Akan Alami Tekanan Psikologis Bertemu Mantan Bosnya)
Menurut Kamaruddin, pihaknya datang ke TKP setelah mendengar pidato Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan akan melakukan rekonstruksi secara transparan melibatkan tersangka, pengacara, LPSK, penyidik, jaksa penuntut umum (JPU) Komnas HAM dan Kompolnas.
"Setelah kami tiba di salah satu ruangan tadi ketika mau diadakan rekonstruksi tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri," ucap Kamaruddin.
Kamaruddin mempertanyakan alasan hukum pengusiran dirinya dan tim pengacara Brigadir J lainnya dari rekonstruksi kepada penyidik.
Baca Juga
(BACA JUGA:Dikawal Ketat, Bharada E Hadir dalam Rekonstruksi di TKP)
(BACA JUGA:Hari Ini Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Digelar di Dua Tempat)
Ia mengklaim, selaku pengacara korban punya hak untuk melihat proses rekonstruksi dan memastikan peristiwa yang sebetulnya terjadi.
"Tetapi Dirtipudum tanpa alasan kecuali pokoknya penasihat daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi, kami hanya boleh di luar saja. Pokoknya diusir keluar, sementara pengacara dari pada tersangka boleh, jaksa, LPSK Komnas HAM, Kompolnas semua boleh," tutur Kamaruddin.
Terkait hal itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menjelaskan rekonstruksi untuk kepentingan penyidik.
(BACA JUGA:Rekonstruksi Kasus Brigadir J, Ferdy Sambo Cs Bakal Pakai Seragam Tahanan)
Baca Juga
Yang boleh mengikuti proses rekonstruksi, kata dia, adalah para tersangka didampingi pengacara, penyidik, jaksa penuntut umum.
"Rekonstruksi/reka ulang ini untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, dihadiri oleh para tersangka dan saksi beserta kuasa hukumnya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, proses rekonstruksi diawasi langsung oleh pengawas eksternal Polri yakni Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK.
(BACA JUGA:Besok Pagi, Ferdy Sambo Cs Berkumpul di Rumah Dinas Duren Tiga, Agendanya Rekonstruksi)
"Jadi tidak ada ketentuan proses reka ulang/rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya," kata Andi.
Rekonstruksi atau reka ulang berlangsung di TKP rumah pribadi Irjen Pol. Ferdy Sambo Jalan Saguling III kemudian di TKP rumah dinas Kadiv Propam di Kompleks Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan.
(BACA JUGA:Lokalisasi Gunung Antang Dihuni Warga Luar Jakarta, Pemkot Jaktim: Untuk Apa Maksiat di Sini)
Rekonstruksi dihadiri langsung kelima tersangka, Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi. Setiap tersangka didampingi oleh pengacaranya.
Proses rekonstruksi memperagakan 78 adegan reka ulang, terdiri atas 16 adegan peristiwa Magelang, 35 adegan di TKP Saguling III dan 27 adegan di TKP Duren Tiga Nomor 46.