Kamaruddin 'Sentil' Ferdy Sambo yang Ajukan Banding: Itu Akal-akalan Supaya Jadi Polisi
Ferdy Sambo baru-baru dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ferdy Sambo baru-baru dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Terhadap hasil keputusan tersebut, Ferdy Sambo mengajukan banding sebagai hak terduga pelanggar, sebagaimana ketentuaN dalam peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 pasal 69.
Mengenai manta Kadiv Propam yang mengajukan banding, Kamaruddin selaku pengacara Brigadir J angkat bicara.
Baca Juga
Kamaruddin mengatakan upaya banding Ferdy Sambo atas putusan etik untuk menghindari hukuman serta mendapatkan hak pensiunya.
(BACA JUGA:Putri Candrawathi Datangi Bareskrim dengan Kerudung Hitam, Said Didu: Setau Saya Non Muslim)
(BACA JUGA:Gegara Suara Sayang di Rapat Komisi III Dengan Kapolri, Pandji Pragiwaksono Beri Komentar 'Mak Jleb')
"itu akal-akalan dia supaya dia tetap jadi anggota polisi dan tetap mendapatkan hak-hak pensiun," tutur Kamaruddin pada Jumat, 26 Agustus 2022.
Menurut Kamaruddin, seharusnya Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menghiraukan permohonan upaya banding Ferdy Sambo dan tetap memutuskan pelanggaran etik.
"Tetapi saya ingatkan kepada Komisi Kode Etik supaya menghiraukan upaya banding," jelasnya.
Tetapi, Kamaruddin tetap menghormati hak banding Ferdy Sambo seperti yang tercantum dalam Peraturan Polri (Perpol) No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, memang telah diatur menjadi hak untuk pemohon.
(BACA JUGA:Viral Eks Perwira TNI Ruslan Buton Sindir Menohok Ferdy Sambo: Dia Pantas Disebut Keji)
"Ya kalau dia banding itu kan hak beliau. Tetapi kita tetap berharap supaya PTDH," tuturnya.
Sebelumnya, Ferdy Sambo dipecat dari institusi Polri atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sanksi pemecatan Ferdy Sambo dijatuhkan dalam sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 26 Agustus dini hari.
Baca Juga
Ferdy Sambo dipecat lantaran melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua.
"Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Ketua Komisi Kode Etik Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri membacakan putusan sidang, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022.
Pemecatan Ferdy Sambo dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik yang berlangsung belasan jam. Dari Kamis pukul 07.00 WIB, hingga Jumat 26 Agustus dini hari.
Selain pemecatan, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Mako Brimob.
Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela.
Baca Juga
(BACA JUGA:Ferdy Sambo Ajukan Banding, Pengacara Brigadir J: Itu Hak Beliau Tapi..)
Dalam hasil putusan sidang komisi kode etik Polri ini, Irjen Pol. Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan.
Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya.
"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Sambo.
(BACA JUGA:Di Kawasan Rawan Bencana, Kemensos Dirikan Lumbung Sosial)
Dalam kesempatan itu Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya.
Disisi lain, Ferdy Sambo akui akan mengajukan banding.
"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Sambo.
Ferdy Sambo diberi waktu tiga hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis.
(BACA JUGA:Soal Penahanan Putri Candrawathi, Ini Penjelasan Kabareskrim)
Banding Ferdy Sambo nantinya akan diproses selama dua puluh satu hari.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai dengan Pasal 69, Ferdy Sambo dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja.
"Selanjutnya sesuai dengan Pasal 69, nanti untuk sekretaris KEPP dalam waktu banding 21 hari akan memutuskan keputusannya, apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Yang jelas yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil sidang bandingnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di TNCC Polri, Jakarta Selatan, Jumat 26 Agustus 2022.
Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri. Dihadiri oleh Ferdy Sambo dan 15 orang saksi.
(BACA JUGA:Kurs Rupiah 26 Agustus 2022 Menguat Tipis, Ini Penyebabnya)
Kelimabelas saksi yang dimaksud Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Pol Benny Ali, Eks Karoprovost, Kombes Pol Budhi Herdi, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Agus Nurpatria, eks Kaden A Biro Paminal dan Kombes Susanto, eks Kabag Gakkum Roprovost Divpropam.
Lima saksi lainnya, yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Chuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samual.
Dua saksi dari patsus yakni Hari Nugroho dan Murbani Budi Pitono.
Tiga saksi lainnya adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.