DPR Restui Rencana Rights Issue BTN, Demi Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

DPR Restui Rencana Rights Issue BTN, Demi Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

Gedung BTN--

(BACA JUGA:Penyaluran KUR BRI Diestimasi Menyerap 32,1 Juta Lapangan Kerja )

(BACA JUGA:Rupiah Ditutup Melemah, Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Global)

Pasca rights issue, lanjut Piter, BTN akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menyalurkan kredit bersubsidi, sekaligus menekan angka backlog perumahan yang sejalan dengan agenda di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Program Sejuta Rumah Rakyat.

"Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan, sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional pasca pandemi," tuturnya.

Pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank, namun juga akan meningkatkan kemampuan bank dalam penyaluran kredit yang bisa menekan angka backlog perumahan, terutama di segmen MBR.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

(BACA JUGA:Jadi Trending di Sosial Media, Ini Sejarah Berdirinya ACT Hingga Daftar Petingginya Saat Ini)

(BACA JUGA:Tagar Jangan Percaya ACT Trending di Twitter, Soroti Gaji Petinggi Hingga Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan)

"Pemerintah sangat men-support Bank BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi, tetapi akan lebih lambat," papar Haru.

Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan BBTN, setiap penambahan modal sebesar Rp1 triliun akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sebesar Rp12 triliun. 

Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue mencapai Rp4,9 triliun.

Sehingga, PMN yang diberikan pemerintah tersebut bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga mencapai Rp58,8 triliun. 

(BACA JUGA:Korban Investasi Bodong Berjatuhan, Komisi XI DPR ke Pemerintah: Jangan Bikin Masyarakat Tertipu Begitu Lama!)

(BACA JUGA:Sulitnya Memberantas Investasi 'Bodong', Ditutup Satu Muncul Seribu)

"Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, Bank BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit," ucap Haru.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: