Penggantian Sapi Kena PMK Rp10 Juta Tak Jadi Prioritas

Penggantian Sapi Kena PMK Rp10 Juta Tak Jadi Prioritas

Ilustrasi - Peternakan sapi di kawasan Pekayon Kota Bekasi-Tuahta Simanjuntak untuk FIN.CO.ID-

JAKARTA, FIN,CO.ID - Bantuan penggantian sapi Rp10 juta per ekor akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak menjadi prioritas,

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur (Kaltim) Munawar menegaskan, mengingat Kaltim masih bebas PMK dengan status wilayah zona hijau.

(BACA JUGA:Mengenang Perjalanan Karir Ronaldinho, dari Juara Piala Dunia hingga Pemenang Ballon d'Or)

"Penggantian sapi Rp10 juta per ekor itu kebijakan nasional, sedangkan daerah tidak ada. Terlebih Kaltim Alhamdulillah sampai saat ini tidak terkena dampak wabah PMK," jelas Munawar di Samarinda, Sabtu,  25 Juni 2022.

Dijelaskan Munawar, sedikitnya ada 18 provinsi yang terkena wabah PMK di seluruh Indonesia.

"Menurut Menteri Perekonomian, Menteri Agama dan PMPB sebagai Satgas Penyakit PMK ini informasinya ada 29.000 dosis yang sudah datang dan sepertinya untuk daerah yang terkena wabah dulu," paparnya

Lanjutnya, bantuan penggantian sapi tersebut merupakan kebijakan nasional. Sementara di daerah hanya menambah anggaran terkait dengan pembiayaan rencana dukungan pemilihan anggaran vitamin dan obat.

(BACA JUGA:Piala Presiden 2022: Daftar Tim yang Lolos Babak 8 Besar dan Jadwal Pertandingan)

"Sebetulnya vaksinnya belum ada dan kita lebih menekankan pada bio security di daerah peternak," ungkapnya.

Ia menuturkan, distribusi vitamin yang selama ini sudah di jalankan memang merupakan vaksin ternak untuk menguatkan terhadap serangan virus, bukan untuk PMK.

Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Kaltim juga telah melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi bagi para peternak.

"Alhamdulillah dengan adanya komunikasi, informasi, edukasi itu lah mereka menjaga dan sampai saat ini tidak ada yang terserang PMK," ucapnya.

(BACA JUGA:Jenis Buah yang Satu Ini Bantu Turunkan Darah Tinggi dan Tingkatkan 'Keperkasaan' Pria)

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai kebijakan pemerintah melakukan ganti rugi sapi yang dimusnahkan karena terserang PMK sudah tepat.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: