Oleh: Dahlan Iskan
Saya ini kuper banget: baru tahu ada Universitas Republik Indonesia (URI) ketika memutar ulang acara pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional.
Di situ Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melantik Sudaryono sebagai kepala BGN. Juga melantik Gubernur Universitas Republik Indonesia dan wakilnya. Kok saya tidak pernah mendengar rencana URI sebelumnya. Kuper banget.
Ternyata tidak hanya saya yang terkaget-kaget. Begitu banyak yang belum tahu. Termasuk kalangan DPR dan intelektual kampus. Rupanya berdirinya URI tidak diwacanakan secara luas. Tiba-tiba saja jadi.
Rupanya terjawab sudah: mengapa Presiden Prabowo beberapa kali ke Prancis. Presiden sendirilah yang punya gagasan mendirikan URI --yang dibuat seperti ENA: Ecole Nationale d'Administration. Yakni universitas 'pejabat tinggi' di Paris.
Di medsos banyak disuarakan: apakah URI nanti akan bersaing dengan UI, UGM, Unair dan sebangsanya. Bahkan ada yang bertanya: ide apa lagi ini? Dari mana anggarannya. Kan belum pernah dibahas di DPR.
Kalau wujudnya akan seperti ENA maka tidak akan bersaing dengan universitas negeri yang sudah ada. Di ENA mahasiswanya bukan lulusan SMA. Tidak bergelar. Lama pendidikannya hanya dua tahun.
Itu semacam S-2 khusus untuk calon pejabat tinggi pemerintah. Tidak harus semua pejabat tinggi lulusan ENA tapi daya saing alumnus ENA lebih tinggi dibanding yang berkarir dari luar ENA.
Mahasiswa yang bisa masuk ENA sangat terbatas. Seleksinya sangat ketat. IQ harus tinggi. Nilai kelulusan kesarjanaan dari universitas sebelumnya harus sangat baik. Hasil tes spikologinya juga tinggi. Secara fisik juga harus sangat sehat. Bedanya dengan akademi militer, postur badan tidak penting.
Jadi jelas bahwa mahasiswa yang masuk ENA bukan lulusan SMA. Sudah harus sarjana. Bahkan yang sudah S-2 pun banyak yang ikut tes masuk ENA. Calon mahasiswa juga bisa datang dari berbagai kalangan: sudah jadi pegawai negeri, dari kalangan militer, dari swasta, dari BUMN, pokoknya tidak dibatasi. Yang penting lulus ujian masuk yang ujiannya sangat sulit.
Baca Juga
Anda sudah tahu: ENA didirikan setelah Perang Dunia II. Tujuannya untuk menciptakan pejabat-pejabat tinggi pemerintah yang kapabel. Perang dunia telah menghancurkan ekonomi negara. Untuk membangunnya kembali perlu birokrasi yang hebat.
Perdana Menteri Emmanuel Macron adalah lulusan ENA. Pun dua perdana menteri terkemuka Prancis sebelumnya: François Hollande dan Jacques Chirac. Tapi masih lebih banyak perdana menteri Prancis lainnya yang bukan lulusan ENA.
Untuk jadi perdana menteri tetaplah harus bersaing terbuka lewat Pemilu. Setidaknya pemilih di Prancis punya banyak pilihan: sama-sama hebat, sama-sama pintar, sama-sama berprestasi. Tinggal mana yang disukai rakyat. Ibaratnya: salah pilih pun akan terpilih orang yang hebat.
Memperbanyak calon hebat di tengah masyarakat adalah "obat" yang baik untuk mengatasi kelemahan demokrasi. Anda sudah tahu kelemahan pokok demokrasi: yang terpilih belum tentu yang hebat, yang hebat belum tentu terpilih.
Tapi kalau jumlah orang hebat begitu banyak di tengah masyarakat kelemahan itu bisa dikurangi. Ibaratnya: salah pilih pun akan jatuh ke orang yang tetap hebat.
