fin.co.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi langsung dari peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII atas keberaniannya membenahi persoalan mendasar di sektor pangan. Bahkan, seorang peserta menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan lebih banyak sosok seperti Amran agar berbagai persoalan bangsa dapat dituntaskan.
Pujian tersebut disampaikan dalam dialog Mentan Amran bersama peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7).
“Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang oleh kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai. Bagaimana koordinasi sehingga orang potensial seperti Bapak tidak hanya Bapak satu orang?” tanya peserta.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan capaian pemerintah di sektor pangan bukan hasil kerja satu orang. Menurutnya, swasembada pangan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga para ulama.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita, termasuk MUI. Kalau bukan MUI yang memberi nasihat, kami tidak mungkin bisa bekerja dengan baik karena kita harus menjadi teladan bagi puluhan ribu pegawai di kementerian. Tidak ada sukses yang bisa berdiri sendiri,” ujar Mentan Amran.
Dialog kemudian mengarah pada persoalan tata kelola sawit. Peserta menyampaikan aspirasi petani yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap industri pengolahan. Menurutnya, pembangunan pabrik di sentra produksi sawit diperlukan agar nilai tambah tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga kembali kepada petani.
“Banyak keluhan dari para petani sawit. Mereka punya hasil sawit, tetapi tidak punya pabrik minyak goreng karena pabrik-pabrik dikuasai oligarki. Usulan para petani adalah agar di kawasan-kawasan sawit dibangun pabrik-pabrik sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar peserta.
Mentan Amran mengatakan pemerintah terus membenahi tata kelola sawit, termasuk menertibkan kawasan yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawab Mentan Amran.
Ia menegaskan pembenahan sawit harus diikuti hilirisasi agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri.
Baca Juga
Mentan Amran juga mengungkapkan persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah, yakni dugaan penyimpangan dalam distribusi minyak goreng, termasuk permainan harga dan pengurangan isi kemasan yang merugikan masyarakat.
“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.
Menurut Mentan Amran, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi sempat mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.
Aspirasi peserta kemudian meluas ke sektor peternakan. Pemerintah diminta memperkuat pembenahan tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih menghadapi persoalan penguasaan pasar oleh perusahaan besar.
