JABAR, FIN.CO.ID - Netralitas TNI menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi dalam memberi arahan pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, siap untuk ikuti perintah Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi).
Yaitu, mewajibkan angkatan bersenjata bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
BACA JUGA:Netralitas ASN 'Harga Mati' di Pemilu 2024
Yudo mengaku bahwa netralitas politik TNI telah menjadi salah satu komitmennya.
Bahkan, sejak Yudo ikut tes kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI sebelum dikukuhkan jadi Panglima TNI.
"Tentunya saya akan konsisten untuk itu," kata Yudo, di Sentul, International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Panglima mengatakan, dirinya akan menekankan kembali perintah soal netralitas politik TNI ke semua jajarannya.
BACA JUGA:Butuh Netralitas Kepala Desa Dalam Kontestasi Politik
Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.
Yudo mengutarakan, kehadiran Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) dengan aktif selalu berusaha untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata.
"Ya kalau ada oknum pasti kami proses hukum. Kami punya perangkat hukum ada POM, ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU. Ya sudah proses hukum saja," tegas ia.
Pemantapan implementasi reformasi birokrasi TNI yang diusungnya, sambung Yudo, juga termasuk dengan implementasi penegakan hukum dalam organisasi itu.
BACA JUGA:Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN di Pemilu 2024