fin.co.id - Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Pemerintah menggenjot program ini untuk memastikan masyarakat prasejahtera bisa segera menempati hunian yang lebih aman dan nyaman. Mengingat waktu yang terus berjalan, Kemendagri tidak ingin ada penundaan yang bisa merugikan warga di daerah.
Kejar Target 400 Ribu Unit Renovasi Rumah di Bulan Juli
Mendagri menegaskan urgensi waktu dalam pelaksanaan renovasi rumah swadaya ini. Langkah cepat sangat krusial agar penyerapan bantuan perumahan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran sebelum tahun anggaran berakhir.
"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target," kata Tito saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Benahi Masalah Verifikasi Data Penerima Bantuan di Daerah
Meskipun data calon penerima program peningkatan kualitas rumah ini sudah ada di meja kementerian, Tito mengungkapkan bahwa proses verifikasi di lapangan masih menghadapi kendala. Petugas menemukan sebagian data belum memenuhi kriteria kelayakan, sementara beberapa daerah justru baru menyerahkan usulan baru.
Tito menyayangkan sikap beberapa Pemda yang terkesan belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan agenda nasional ini. Padahal, ketepatan data sangat menentukan apakah bantuan tersebut hangus atau dialihkan ke wilayah lain.
"Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa," ujarnya.
Langkah Nyata Pemda dan Sinergi Bersama BPS
Agar kuota bantuan renovasi tidak melayang ke wilayah lain, Mendagri meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret. Pemda harus memastikan seluruh calon penerima telah lolos skrining ketat sesuai regulasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk mengatasi kendala validasi data ini, Tito memberikan solusi cerdas. Beliau menginstruksikan Pemda untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota.
"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," kata Mendagri.
Baca Juga
Dampak Positif Program BSPS Bagi Perekonomian Lokal
Tito optimis bahwa percepatan perbaikan rumah tidak layak huni ini akan membawa efek domino yang luar biasa bagi daerah. Program ini bukan sekadar memperbaiki dinding atau atap yang rusak, melainkan menjadi stimulus ekonomi yang kuat bagi warga lokal.
