Retorika Ketahanan Energi, Realitas 20 Hari: Negara Lengah di Tengah Krisis

Oleh M Nadhim Ardiansyah

Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU

Pidato tentang kedaulatan energi kerap terdengar gagah. Presiden berulang kali menekankan pentingnya berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung impor, dan membangun ketahanan nasional berbasis sumber daya domestik.

Namun di lapangan, kenyataannya getir: cadangan bahan bakar minyak nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari jika pasokan impor terganggu. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dua puluh hari.

Untuk negara berpenduduk ratusan juta, angka itu bukan cadangan. Itu hitungan mundur menuju krisis.

Bandingkan dengan standar negara anggota International Energy Agency yang menetapkan stok darurat minimal 90 hari impor bersih. Indonesia bahkan belum mendekati separuhnya.

Di sinilah kontradiksi paling telanjang: retorika ketahanan energi di atas podium tidak sejalan dengan kesiapan energi di lapangan.

Janji Politik vs Kenyataan Teknis

Setiap tahun pemerintah berbicara tentang swasembada. Tentang hilirisasi. Tentang kemandirian.

Tapi angka-angka berkata lain.

Produksi minyak domestik terus menurun. Kilang baru berjalan lambat. Impor BBM jadi masih mendominasi. Dan ketika konflik Timur Tengah mengancam jalur vital seperti Selat Hormuz—tempat sekitar seperlima pasokan minyak dunia lewat—Indonesia langsung waswas.

Artinya sederhana: kita belum punya bantalan.

Negara lain membangun strategic petroleum reserve. Kita hanya berharap kapal tanker datang tepat waktu.

Itu bukan strategi. Itu perjudian.