Miris Stafsus di Angkat, Tenaga Honorer ASN di Rumahkan

Jika efisiensi anggaran benar-benar menjadi tujuan utama, mengapa tidak dimulai dari pemangkasan pos-pos yang tidak relevan seperti pengangkatan staf khusus yang jumlahnya berlebihan? 

Mengapa tidak dimulai dengan menekan biaya perjalanan dinas pejabat yang kerap kali membengkak tanpa hasil konkret? 

Mengapa justru rakyat kecil yang dikorbankan, sementara para elit tetap nyaman dalam posisi mereka?

Omong Kosong Efisiensi Bila Kabinet Gemoy Dilanjutkan

Kabinet Merah Putih yang digadang-gadang sebagai tim terbaik untuk menjalankan visi Prabowo ternyata malah menjadi pelaku utama dalam efisiensi omon-omon ini. 

Alih-alih membuktikan keberpihakan pada rakyat, mereka justru semakin menegaskan bahwa politik di negeri ini masih berkutat pada kepentingan oligarki dan bukan kepentingan rakyat banyak.

Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin, yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan dan efisiensi anggaran pemerintah, yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan disiplin anggaran, justru memimpin parade pengangkatan staf khusus yang tidak masuk akal. Meskipun kementerian pertahanan tidak kena pemangkasan, namun memutuskan untuk mengangkat beberapa stafsus telah mencederai hati publik.

Di saat rakyat harus berhemat, pemerintah justru boros dengan menunjuk stafsus yang tugas dan fungsinya pun masih dipertanyakan. 

Lebih menyakitkan lagi, kebijakan ini bukan hanya terjadi di satu kementerian, tetapi menjadi tren di berbagai instansi pemerintahan. Rakyat semakin ditindas, sementara lingkaran kekuasaan semakin diperkaya.

Revolusi Kebijakan: Saatnya Menghentikan Ketidakadilan

Sudah saatnya kita menuntut keadilan. Efisiensi tidak boleh menjadi alat untuk menindas yang lemah dan menguntungkan yang kuat. 

Jika benar-benar ingin melakukan efisiensi, pemerintah harus mulai dari penghapusan pos-pos pemborosan di kalangan elit, bukan dengan menyingkirkan rakyat kecil yang bekerja keras untuk menjalankan roda birokrasi.

Alih-alih merumahkan tenaga honorer, pemerintah harus segera mencari solusi yang lebih adil. 

Jika memang ada niat baik, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun seharusnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN atau setidaknya diberikan pelatihan dan kesempatan kerja yang layak. Jangan hanya bicara soal efisiensi jika nyatanya itu hanya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan segelintir orang.