Diduga Terjadi Deforestasi 295 Hektar Lahan di Area Tambang Nikel, Eks Mendag M. Lutfi Disebut Bertanggungjawab

fin.co.id - Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara beberapa bulan lalu pernah merilis Laporannya berjudul "Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau" mengungkap dampak destruktif dari industri tambang terhadap ekosistem pulau, Kesehatan masyarakat, dan kelangsungan hidup tradisional suku Bajau dan Moronene.

Peneliti Satya Bumi, Sayiidattihayaa Afra, mencatat sekitar 73 persen, yaitu 650 km² dari 891 km² total luas Pulau Kabaena, telah diserahkan kepada perusahaan tambang.

Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1/2014) melarang tambang di pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 km².

Namun, di Kabaena, pelanggaran aturan ini terlihat jelas. Tambang-tambang nikel kini mendominasi pulau, menggusur hutan, mencemari laut, dan mengubah kehidupan masyarakat setempat. Pulau ini, yang seharusnya dilindungi, kini terkepung oleh tambang nikel.

Baca Juga

• Kejagung Periksa Tiga Saksi Kunci Kasus Korupsi Timah, PT Refined Bangka Tin Terancam!
• Soal Tunjangan Kinerja Dosen 2025, Mendiktisaintek Bilang Begini

“Pulau kecil mempunyai kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan masyarakat yang ada di pulau kecil tak punya diversifikasi pendapatan,” kata Hayaa di Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.

Hayaa menambahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 dibuat oleh Menteri Kehutanan saat Zulkifli Hasan yang telah mengubah status hutan di Kabaena dari hutan lindung menjadi hutan produksi membuka pintu bagi perusahaan tambang untuk masuk.

"Hingga kini, 40 persen dari izin usaha pertambangan yang diterbitkan di pulau ini telah beroperasi, sementara sisanya bakal menyusul," jelas Hayaa.

Dia menambahkan aktivitas pertambangan di Kabaena telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Data menunjukkan sejak 2001 hingga 2022, sebanyak 3.374 hektar hutan, termasuk 24 hektar hutan lindung, telah habis digunduli. Mereka menjadi salah satu kontributor terbesar dengan deforestasi seluas 641 hektar.

"PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) tercatat telah melakukan deforestasi sebesar 295 hektar dalam tiga tahun terakhir. TMS mengeruk hutan lindung yang menjadi sumber air utama bagi penduduk," ungkap Hayaa.

Baca Juga

• CPNS BGN 2025: 33.378 Lowongan Tersedia, Cek Syarat dan Cara Daftarnya
• Diduga Terjadi Deforestasi 295 Hektar Lahan di Area Tambang Nikel, Eks Mendag M. Lutfi Disebut Bertanggungjawab

Kerusakan ini kata Hayaa tidak hanya memengaruhi daratan, tetapi juga lautan. Sampel air yang diambil dari sungai dan laut di empat titik di Kabaena mengungkapkan kandungan logam berat seperti nikel, kadmium, dan asam sulfat yang melebihi batas aman.

"Limbah tambang ini mengalir ke laut, membunuh terumbu karang dan mencemari perairan di sekitar rumah-rumah panggung suku Bajau. Di beberapa desa, air laut yang keruh menyebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit serius di kalangan nelayan dan anak-anak," terang Hayaa.

Lantas siapa pemilik PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS)?

Berdasarkan penelusuran wartawan, PT TMS berdiri sejak tahun 2003 didirikan oleh tiga sahabat sesama pengurus HIPMI, yaitu Muhammad Lutfi, Ali Said, dan Amran Yunus.

Pada awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjabat sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 30 persen, Ali Said sebagai Komisaris dengan 30 persen saham, dan Amran Yunus sebagai Direktur Utama dengan 40 persen saham.

Pada tahun 2021: PT TMS menghadapi tantangan hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen perusahaan.

Muhammad Lutfi, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI, mengklaim bahwa perubahan struktur kepemilikan saham dilakukan tanpa persetujuannya dan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah.