Diduga Terjadi Deforestasi 295 Hektar Lahan di Area Tambang Nikel, Eks Mendag M. Lutfi Disebut Bertanggungjawab

Berdasarkan fakta persidangan di PN Sultra, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memberikan kesaksian kasus pemalsuan dokumen PT TMS terkait proses akusisi peralihan saham PT TMS saat itu dilakukan di Kantor Kabinda pada tahun 2017 ketika Kabinda Sultra masih di jabat oleh Andi Sumangerukka yang saat ini menjadi Gubernur Sultra terpilih dalam Pilkada 2024.

“Bahwa PT Tonia Mitra Sejatera telah diakusisi oleh PT Tribuana Sukses Mandiri, dengan nama-nama yang tertulis di surat tersebut ada nama Kabinda Sultra, Andi Sumangerukka, Yob Gianto, Andi Samsul Rizal, dan juga Maha Setiawan. Bahwa saya Adiyansyah Tamburaka tidak lagi berada di PT Tonia Mitra Sejaterah dan tidak tau menahu lagi soal PT TM,” beber Nur Alam saat di Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada Selasa (23/03/2021), terkait akuisisi PT Tonia Mitra Sejahtera.

Pada Maret 2024, struktur kepemilikan saham PT TMS mengalami perubahan, dari data Ditjen AHU Kemenkumham disebutkan PT Cahaya Kabaena Nikel (50 persen), PT SP Setia International (35 persen), Muhammad Lutfi (7 persen), Ali Said (7 persen), PT Bani Kutup Ria (1 persen).

Adapun susunan kepengurusannya Sigit Sudarmanto sebagai Direktur Utama, Ali Said sebagai Direktur, Yusfendy sebagai Direktur dan Dodik Wijarnako sebagai Komisari Utama dan Muhammad Lutfi hanya sebagai pemegang saham.

Baca Juga

• Prabowo Perintahkan Jaksa Agung Tindak Kasus Perizinan Tidak Sah
• Dasco Bantah Hasto Belum Ditahan KPK Gegara Megawati Telepon Prabowo

Berdasarkan penelusuran data Ditjen AHU Kemenkumham pula, kepemilikan saham PT Cahaya Kabaena Nikel adalah Rina Sekhanya (98 persen) dan Keira Farren Lindsay (2 persen), kepemilikan saham PT SP Setia International adalah PT Abadi Cahaya Cemerlang (99,99 persen) dan Yufendi (0,01 persen), kepemilikan saham PT Bani Kutup Ria adalah Natalriana (80 persen) dan Ahmadi (20 persen).

Sedangkan PT Abadi Cahaya Cemerlang selaku pemilik PT SP Setia International berdasarkan penelusuran data Ditjen AHU Kemenkumham, saham dimiliki oleh Yufendi (100 persen).

Sejak laporan ini dirilis oleh Satya Bumi dan Walhi Sultra pada September 2024, belum ditemukan ataupun adanya bantahan dari PT TMS.

Awak media juga telah mengkonfirmasi kepada M. Lutfi lewat pesan WhatsApp sejak Kamis, 9 Januari 2025, namun sampai berita ini dimuat belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak PT TMS. (*)

Baca Juga

• Kejagung Periksa Tiga Saksi Kunci Kasus Korupsi Timah, PT Refined Bangka Tin Terancam!
• Soal Tunjangan Kinerja Dosen 2025, Mendiktisaintek Bilang Begini