fin.co.id- Kerusuhan di Bangladesh hampir sepekan telah menewaskan sebanyak 187 orang. Pemerintah negera tersebut kini memperpanjang jam malam, patroli, dan pemutusan jaringan internet.
Pemerintah mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis yang diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat lalu.
Kerusuhan Bangladesh dipicu penolakan pembatasan kuota penerimaan Pegawai Negeri Sipil Negara itu
Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota PNS dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin pekan lalu.
Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.
Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.
Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa 16 Juli 2024.
Baca Juga
Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah sakit, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.
Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka.
Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.
PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.
Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.
Protes terhadap sistem kuota 56 persen PNS di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.
Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.
Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.
