Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Earmark Sebesar Rp404 Miliar, Pj Gubernur Riau Dilaporkan ke Kejagung

  fin.co.id 

- Dugaan korupsi dana earmark sebesar Rp404 miliar di APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 mulai muncul ke publik. 

Terkait hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Febrie Adriansyah, di Jakarta, Senin (22/7/2024) kemarin. 

Pelaporan ini bukan tanpa alasan, Hariyanto dilaporkan lantaran diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Laporan te dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (Petir). 

Ketua Umum DPN Petir Jackson Sihombing menegaskan pihaknya  tak hanya melaporkan Hariyanto selaku Sekdaprov Riau, melainkan juga melaporkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra. 

"Hari ini resmi kami laporkan dugaan korupsi dana earmak sebesar Rp404 miliar ke Jampidsus Kejagung RI,’’ katanya, Selasa 23 Juli 2023 seperti dikutip dari media riausatu.com.

Menurutnya, saldo dana earmark yang seharusnya masih tersimpan di Kas Daerah adalah sebesar Rp438.154.001.516,00, namun ketika dilakukan pengecekan per 31 Desember 2023, hanya tinggal Rp33.776.157.086,06.

Dengan demikian, tegas Jack Sihombing, dana earmark sebesar Rp404.377.844.429,94 penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau melanggar aturan.

Dia berharap Kejaksaan segera menindak lanjuti ini. Dana ini seharusnya menjadi hak masyarakat Riau, tapi diduga digunakan untuk kepentingan lain, dan itu jelas melanggar aturan,

‘’Kami minta SF Hariyanto yang saat ini menjabat Pj Gubri, dan Indra, yang sekarang menjabat Pj Sekdaprov Riau segera diperiksa oleh Jampidsus," desak Jackson.

Dalam laporannya, Petir menuding dugaan keterlibatan Hariyanto selaku Sekdaprov Riau tahun 2023 dan Indra selaku Kepala BPKAD Riau.

SF Hariyanto merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2023 yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

Dia menjelaskan, BPKAD Riau mengakui memakai dana Earmark Provinsi Riau 2023, seperti diakui Plh. Kepala BPKAD Riau, Mardoni Akrom melalui surat balasan klarifikasi DPN Petir terkait pemakaian Dana Earmark yang dikirim tanggal 11 Juli 2024.

Pada surat tersebut, Kepala BPKAD Riau menjelaskan bahwa dana Earmark yang terpakai ditutupi dengan total penyaluran Treasury Deficit Facility (TDF) dan Participating Interest (PI).

"Bahwa sisa dana Earmark yang sementara terpakai dapat ditutupi dengan total penyaluran TDF dan PI yang disalurkan pada tahun 2024. Pemerintah telah mengembalikan dana tersebut pada kas daerah Provinsi Riau," tulis BPKAD pada surat tersebut, seperti dikatakan Jackson.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar ketika dihubungi belum merespon laporan yang dilayangkan para pemerhati korupsi tersebut.