FIN.CO.ID- Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal membuat mahasiswa mengeluhkan melalui berbagai cara, termasuk media sosial.
Keluhan mahalnya uang kuliah tidak hanya terjadi satu kampus, tapi berbagai kampus di Indonesia.
Terbaru, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman hingga Universitas Riau melakukan aksi protes terkait biaya kuliah, baik Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Iuran Pembangunan Institusi (IPI).
BACA JUGA:
- Tersudut Usai Laporkan Mahasiswanya Soal Kritikan Uang Kuliah Mahal, Ini Penjelasan Rektor Universitas Riau
- Usai Viral, Rektor Unri Cabut Laporan Polisi Terhadap Mahasiswa yang Kritik uang Kuliah
Paradigma perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini sudah jarang ada satuan kerja (satker), melainkan PTN-BLU (Badan Layanan Umum) dan PTN-BH (Badan Hukum).
PTN-BH sendiri memiliki kewenangan otonom untuk mengelola anggaran, di mana UKT merupakan sumber paling besar.
Kabid Litbang Perhimpunan Persatuan Guru (P2G), Feriansyah menilai bahwa kampus harus punya business plan yang baik agar dapat mengelola pemasukan dan pengeluarannya.
Maka dari itu, kampus harus punya unit bisnis lain yang bisa men-support agar UKT bisa lebih ringan.
"Apabila kampus memperoleh status sebagai PTN-BH, jangan hanya mengharapkan income dari UKT," ujar Feriansyah saat dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ia tak menampik bahwa kampus mengalami dilema dalam hal penerapan UKT.
BACA JUGA:
- Rektor Universitas Riau Polisikan Mahasiswa karena Dikritik Uang Kuliah Mahal, Ini Penjelasan Kemendikbudristekdikti
- Mahasiswa Dapat Keringanan Uang Kuliah
"Tuntutan kampus itu sendiri tinggi, bagaimana kesejahteraan dosen baik PNS dan non-PNS, pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat, perawatan fasilitas kampus, hingga program pengembangan lain," lanjutnya.
Oleh karena itu, lanjut Feri, harus dapat ditinjau dengan betul melalui audit publik terhadap tata kelola anggaran di perguruan tinggi.
Feri mewanti-wanti jika business plan kampus tidak sehat hingga berdampak pada pengurangan subsidi untuk UKT.
Padahal, UKT ini diharapkan bisa mengafirmasi masyarakat miskin untuk menjangkau pendidikan lebih murah.
