Uang Kuliah Naik Mahasiswa Menjerit, Begini Kritik Keras dari Pengamat
Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal membuat mahasiswa mengeluhkan melalui berbagai cara, termasuk media sosial.
FIN.CO.ID- Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal membuat mahasiswa mengeluhkan melalui berbagai cara, termasuk media sosial.
Keluhan mahalnya uang kuliah tidak hanya terjadi satu kampus, tapi berbagai kampus di Indonesia.
Terbaru, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman hingga Universitas Riau melakukan aksi protes terkait biaya kuliah, baik Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Iuran Pembangunan Institusi (IPI).
Baca Juga
BACA JUGA:
- Tersudut Usai Laporkan Mahasiswanya Soal Kritikan Uang Kuliah Mahal, Ini Penjelasan Rektor Universitas Riau
- Usai Viral, Rektor Unri Cabut Laporan Polisi Terhadap Mahasiswa yang Kritik uang Kuliah
Paradigma perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini sudah jarang ada satuan kerja (satker), melainkan PTN-BLU (Badan Layanan Umum) dan PTN-BH (Badan Hukum).
PTN-BH sendiri memiliki kewenangan otonom untuk mengelola anggaran, di mana UKT merupakan sumber paling besar.
Kabid Litbang Perhimpunan Persatuan Guru (P2G), Feriansyah menilai bahwa kampus harus punya business plan yang baik agar dapat mengelola pemasukan dan pengeluarannya.
Maka dari itu, kampus harus punya unit bisnis lain yang bisa men-support agar UKT bisa lebih ringan.
"Apabila kampus memperoleh status sebagai PTN-BH, jangan hanya mengharapkan income dari UKT," ujar Feriansyah saat dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ia tak menampik bahwa kampus mengalami dilema dalam hal penerapan UKT.
BACA JUGA:
- Rektor Universitas Riau Polisikan Mahasiswa karena Dikritik Uang Kuliah Mahal, Ini Penjelasan Kemendikbudristekdikti
- Mahasiswa Dapat Keringanan Uang Kuliah
"Tuntutan kampus itu sendiri tinggi, bagaimana kesejahteraan dosen baik PNS dan non-PNS, pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat, perawatan fasilitas kampus, hingga program pengembangan lain," lanjutnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, lanjut Feri, harus dapat ditinjau dengan betul melalui audit publik terhadap tata kelola anggaran di perguruan tinggi.
Feri mewanti-wanti jika business plan kampus tidak sehat hingga berdampak pada pengurangan subsidi untuk UKT.
Padahal, UKT ini diharapkan bisa mengafirmasi masyarakat miskin untuk menjangkau pendidikan lebih murah.
Kendati demikian, dilema yang dialami kampus ini harus dikelola secara humanis dan demokratis.
Di satu sisi, peran Kemendikbudristekdikti sebagai pembina PTN sangat penting.
Mulai dari sejauh mana subsidi UKT yang diberikan hingga mediasi antara mahasiswa dan kampus untuk menyelesaikan polemik terkait UKT yang mahal.
Baca Juga
"Kemendikbudristekdikti harus punya kebijakan, bagaimana isu UKT ini menjadi isu pertama yang diselesaikan," tandasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Andreas Tambah berharap pemerintah tidak menyerahkan masalah keuangan UKT sepenuhnya ke perguruan tinggi.
"Nanti bisa munculnya adalah akal-akalan. Membuat program yang besar, tetapi tidak memikirkan sumber dananya," sebut Andreas ketika dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Menurutnya, perguruan tinggi yang mendapatkan otonomi mengelola keuangan sendiri akan berdampak pada mahasiswa, yakni UKT terlalu besar.
Ia pun berharap agar pemerintah turun tangan dalam menentukan UKT.
Sehingga, kewajiban negara atau pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul nyata dan dinikmati masyarakat luas.
"Jangan sampai mau kuliah saja menjadi suatu hal yang mahal. Kapan bangsa ini akan cerdas kalau pemerintahnya seperti itu?" tandasnya.
Maka dari itu, ia menilai bahwa perlunya evaluasi ulang terkait pemberian otonom keuangan di perguruan tinggi.
Kalau memang untuk membangun sarana prasarana sehingga membutuhkan dana yang besar, jangan dibebankan kepada mahasiswa.
"Harus menjadi anggaran Kemendikbudristekdikti, pemda, atau pemerintah pusat," ujarnya.
Terlebih, kata Andreas, kita menuju Indonesia Emas sehingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan dengan pendidikan yang terjangkau. (Annisa Amalia).