- LHKPN Firli Bahuri Disita Polisi Hingga Ngumpet Usai Diperiksa Soal Dugaan Pemerasan SYL
- MAKI Resmi Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK Terkait Biaya Sewa Rumah yang Tidak Tercantum Dalam LHKPN
Berdasarkan jumlah tersebut, wajib LHKPN yang sudah patuh secara lengkap melengkapi Surat Kuasa mencapai 95.88 persen. Angka tersebut meningkat 0.41 persen pada periode yang sama di tahun lalu dengan capaian 95,47 persen.
"Sekarang ini ada 407.366 wajib lapor LHKPN di tahun periodik 2023, jumlah itu naik 371 dari tahun sebelumnya. Dari (407.366) yang sudah lapor itu sekitar 92,18 persen atau sebanyak 375.495 itu penyelenggara negara," ujarnya.
LHKPN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya secara terbuka. Masyarakat juga bisa turut serta mengawasi fluktuatif kekayaan PN/WL ini.
Jika dirasa ada yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada KPK dengan menyertakan bukti terkait. "Kami berharap, tingkat kepatuhan hingga akhir nanti akan terus bertambah melebihi presentasi 2022 lalu," paparnya.
Terlebih pelaporan LKHPN kini sudah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Karena dapat dilakukan secara online melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
BACA JUGA:
- Rapat Paripurna DPR RI Setujui 26 RUU Kabupaten Kota
- Tok! DPR Sahkan Masa Jabatan Kepala Desa Resmi Jadi 8 Tahun
