Bahlil Lapor ke Bareskrim Soal Pencemaran Nama Baik dalam Tudingan Pungli Perizinan IUP
Ia berharap aparat kepolisian bisa memproses hukum kasus ini secara transparan.
fin.co.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 19 Maret 2024.
Kedatangannya itu untuk melaporkan pencemaran nama baik terkait pencatutan namanya dalam pungli perizinan usaha pertambangan (IUP).
"Hari ini saya datang ke Mabes Polri, Bareskrim, untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di Kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan IUP," kata Bahlil di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.
Baca Juga
Bahlil mengatakan hal ini merupakan bentuk keseriusannya karena telah mencemarkan nama baiknya.
BACA JUGA:DPR RI akan Panggil Bahlil Lahadalia Terkait Dugaan Keterlibatan Pungli Izin Tambang
Oleh karena itu, ia berharap aparat kepolisian bisa memproses hukum kasus ini secara transparan.
"Hari ini sebagai bentuk keseriusan saya, merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dilakukan proses secara hukum. Transparan saja, jadi sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam pro aktif untuk melakukan proses apa yang diberitakan kemarin di Tempo," kata dia.
"Tapi, saya tidak mengadu Tempo-nya ya, tidak. Saya mengadukan orang-orang yang mencatut nama baik saya untuk meminta sesuatu. Jadi, biar tidak ada informasi simpang siur. Harus kita luruskan informasi ini," lanjut Bahlil.
Meski demikian, ia tak menjelaskan secara detail siapa saja yang dilaporkan tersebut. Bahlil hanya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada kuasa hukumnya.
BACA JUGA:Komisi VII DPR Desak KPK Periksa Bahlil Soal Pencabutan Izin Usaha Tambang
Bahlil mengatakan dirinya mempercayai aparat penegak hukum atas kasus yang menyeret namanya itu.
"Saya pikir kalau orang dalam kan pasti orang-orang yang punya kaitannya dengan bidang tugas yang ada. Tapi saya yakin ini belum tentu orang dari dalam saya," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membongkar bisnis tambang yang melibatkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia melalui akun media sosial X.
Bahlil yang juga merangkap sebagai Kepala Koordinasi Penanaman Modal dituding mencabut ribuan IUP dan kemudian mematok fee hingga miliaran rupiah jika ada ingin memperbaruinya.
Baca Juga
Bahlil sendiri mendirikan perusahaannya pada 2010 lalu yang bernama PT Rifa Finance dan merupakan induk dari 10 perusahaan.
Adapun anak perusahaan dari PT Rifa Finance antara lain PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance dan PT Pandu Selaras. Ada pula PT Cendrawasih, dan PT Mapsource Mining.
Menurut Jatam, perusahaan Bahlil tersebut bergerak di bidang perkebunan, properti, logistik, pertambangan dan konstruksi.
Sedangkan dalam bisnis tambang, perusahaan Bahlil yang terlibat adalah PT Meta Mineral Pradana, di mana perusahaan ini memiliki dua izin tambang dengan luas konsesi masing-masing 470 hektar dan 165.50 hektar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Adapun pemegang saham perusahaan ini, antara lain PT Rifa Capital sebesar 10 persen dan PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen.
Kedua perusahaan ini milik Bahlil, di mana komposisi pengurus PT Meta Mineral Pradana, antara lain Tresse Kainama sebagai Direktur dan Ir Made Suryadana sebagai Komisaris.
Baca Juga
Sedangkan PT Bersama Papua Unggul bergerak di bidang konstruksi, perdagangan, instalasi listrik, telekomunikasi dan mekanikal.
Bahlil sendiri mengusai saham sebesar 450 lembar di perusahaan ini dan 50 lembar dipegang oleh Tresse Kainama.
Pada perusahaan ini Tresse Kainama tercatat sebagai Direktur dan Ir Made Suryadana sebagai Komisaris.
Adapun PT Rifa Capital dikabarkan telah mengeksplorasi 39 ribu hektare lahan tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11 ribu hektare lahan nikel di Halmahera.
Jatam mengatakan jika PT Bersama Papua Unggul dikabarkan sering memenangkan lelang proyek Pembangunan Jalan Bofuer – Windesi (MYC) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Perusahaan lain yang dimiliki Bahlil adalah PT Dwijati Sukses, perusahaan yang sering terlihat di situs-situs lelang proyek pemerintah, di mana besar kemungkinan perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi atau properti.