Prof Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam, Ini Respon Singkat Jokowi
Prof Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia maju
FIN.CO.ID - Prof Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia maju pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Terkait pernyataan calon presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi memberikan respon singkat.
Jokowi mengatakan menghargai keputusan Mahfud MD yang akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Baca Juga
Menurut Jokowi keputusan Mahfud MD merupakan hak pribadi.
"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, TB Hasanuddin: Keteladanannya Patut Dicontoh Jokowi
- Mahfud MD Nyatakan Siap Mundur dari Menko Polhukam: Tinggal Tunggu Momentum
Sebelumnya Mahfud MD mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hal itu dia sampaikan dalam acara dialog dengan generasi muda yang disebut 'Tabrak Prof' di rumah makan Borjuis, Jalan Kapten Piere Tendean, Semarang, Selasa 23 Januari 2024.
"Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud MD.
BACA JUGA:
- Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menteri, Ada Potensi 'Conflict of Interest'
- Twitter Kemhan Gunakan Tagar Prabowo-Gibran 2024, Ganjar: Pejabat Ikut Pilpres Mundur Lah, Termasuk Pak Mahfud MD
Pernyataan dari Mahfud MD itu untuk menanggapi pertanyaan peserta yang mempertanyakan kepastian Mahfud MD untuk mundur dari kabinet Presiden Jokowi sebagaimana disarankan oleh Capres Ganjar Pranowo.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," ujar Mahfud.
Baca Juga
Mahfud mengatakan, saat ini dirinya sedang menyelesaikan tugas negara. Sehingga dirinya hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk mundur dari Istana.
"Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau, apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan," ucap Mahfud.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Bilang Aparat Backing Tambang Ilegal, KSAD: Aparat yang Mana?
- Usai Serang Program Pemerintah di Debat Keempat Pilpres, Mahfud MD Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi
Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur
Sebelumnya, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau "conflict of interest".
Baca Juga
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Hal tersebut menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.
Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.
BACA JUGA:
- Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menteri, Ada Potensi 'Conflict of Interest'
- Isu 15 Menteri Mundur Makin Kencang, Jokowi Tunjuk Ad Interim Menlu, Begini Penjelasan Istana
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya. (*)