News . 22/01/2024, 15:15 WIB
FIN.CO.ID - Kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa Medan, Sumatera Utara yang merugikan negera Rp1,3 triliun terus didalami penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sejumlah saksi bakal terus dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut, tak terkecuali Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi.
Ditegaskannya pihaknya tengah mempertimbangkan memeriksa Menhub Budi Karya sebagai saksi kasus korupsi Rp1,3 triliun proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa.

Identitas 6 Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Besitang-Langsa Balai Teknik Perkeretaapian Medan--
“Untuk saat ini masih belum ada ke arah itu. Namun jika hasil perkembangan penyidikan mengharuskan (memanggil dan memeriksa Menhub), tetap kami akan lakukan,” ujarnya terkait penahanan 6 tersangka kasus korupsi proyek jalur kereta Besitang-Langsa, Senin, 22 Januari 2024.
Diungkapkannya, penetapan 6 tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan ditemukan alat bukti yang cukup.
BACA JUGA:
“Demi kepentingan penyidikan, mereka (ke-6 tersangka) itu langsung kami tahan untuk 20 hari kedepan, ” ujarnya.
Menurutnya, keenam tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun.
Keenam tersangka dimaksud, yakni inisial NSS, dan AGP masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan.
Kemudian, tersangka ASS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, dan AG selaku Direktur PT DGY yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.
• Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Balai Teknik Perkeretaapian Medan telah melaksanakan Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa dengan nilai kegiatan sebesar Rp1,3 triliun. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran sengaja memecah paket-paket pekerjaan dengan maksud agar pelaksanaan lelang dapat dikendalikan, sehingga pemenang lelang paket pekerjaan dapat diatur;
BACA JUGA:
• Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan;
• Akibat perbuatan para Tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
Terkait besaran kerugian negara, saat ini Tim Penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait.

Tersangka korupsi proyek jalur kereta Besitang-Langsa Sumut saat masuk ke mobil tahanan Kejagung --Puspenkum Kejagung
"Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun. Oleh karena proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal, sampai saat ini jalur kereta api Besitang-Langsa tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya," katanya.
BACA JUGA:
Perbuatan para Tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id