News

Jika Terpilih, Anies Baswedan akan Kembalikan Pegawai KPK yang Dulu Dipecat Dalam Seleksi TWK 2021

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan jika dirinya diberikan amanah memimpin bangsa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diisi oleh ora

Jika Terpilih, Anies Baswedan akan Kembalikan Pegawai KPK yang Dulu Dipecat Dalam Seleksi TWK 2021
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan pidato politik dalam Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11/2023).

FIN.CO.ID- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan jika dirinya diberikan amanah memimpin bangsa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diisi oleh orang-orang berintegritas.

"Institusi ini nantinya akan diisi orang-orang berintegritas, dan mereka harus dijaga dengan kode etik," kata Anies saat memberi orasi pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu malam.

Anies mengatakan jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pemilu 2024, maka ia akan memperkuat lembaga antirasuah itu. 

BACA JUGA:

Menurut Anies, banyak orang-orang berintegritas di KPK yang tersingkir karena tidak lolos saat seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021 lalu.

Ia mengklaim akan mengembalikan lagi orang-orang tersebut agar KPK kembali dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.

"Orang-orang berani ini harus dikembalikan lagi," kata Anies.

Anies kemudian mengajak berbagai pihak untuk mengusut kasus korupsi dari akar masalahnya. 

Menurutnya, praktik korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh dua hal yaitu karena kebutuhan, serta karena keserakahan. 

BACA JUGA:

Untuk memberantas tindak pidana korupsi karena keserakahan, maka perlu ada hukuman yang dapat memberikan efek jera yakni dimiskinkan.

"Yang karena keserakahan diancam dengan hukuman yang menjerakan, yaitu dengan dimiskinkan, sedangkan institusi yang menanganinya harus ditinggikan standar kode etiknya," kata Anies.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Jokowi Intervensi KPK soal Kasus E-KTP


Eks Ketua KPK Agus Rahardjo--Kompas TV

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo membuat pengakuan mengejutkan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga mengintervensi penegakan hukum di KPK. 

Agus Rahardjo mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah memerintah dirinya agar kasus E-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada tahun 2017 lalu dihentikan. 

Agus Rahardjo mengatakan, Presiden Jokowi memanggil dirinya ke Istana Negara. Kala itu, dia mengaku heran, sebab hanya dia yang dipanggil Jokowi untuk bertemu. Sementara biasanya, Jokowi Jokowi panggil semua pemimpin KPK jika ingin membahas sebuah masalah. 

"Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang Kompas TV, dikutip pada Desember 2023.

Adapun Setya Novanto waktu itu duduk sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan partai koalisi pendukung Jokowi. 

Agus Rahardjo mengatakan, dia dipanggil Presiden Jokowi sendirian dan ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

"Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” ungkap Agus. 

Dia menjelaskan, yang bikin heran ketika dia diarahkan tidak melalui jalur wartawan. Tetapi masuk melalui jalur Masjid Istana. 

Agus mengatakan, ketika dia sampai di dalam ruangan. Presiden Jokowi langsung marah dan mengatakan hentikan. Dia pun tidak mengerti apa maksud Jokowi dengan menyebut hentikan. 

"Jokowi bilang hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya" kata Agus. 

Namun setelah duduk, baru Agus mengerti yang dimaksud Jokowi adalah mengentikan kasus e-KTP 

"Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjut Agus.

Namun perintah Presiden itu tidak diindahkan Agus. Sebab dirinya telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sejak 3 minggu lalu. 

Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

 “Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” kata Agus.

Merespons itu, Jokowi kemudian bertanya kepada Pratikno. "pa itu Sprindik itu apa to?” ucap Agus menirukan Jokowi. 

Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa karena Agus menolak perintah sang presiden.

Kasus pengadaan proyek yang menjerat Setnov, terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. 

Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Dalam kasus itu, Setnov divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik

Setelah itu, Presiden Jokowi merevisi UU KPK yang didalamnya terkait SP3 dan membuat KPK berada di bawa Presiden. 

"Karena mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok ngga mau" cetus Agus Rahardjo. (*) 

 

Berita Terkait