News . 28/11/2023, 08:01 WIB

Resmi Jabat Ketua KPK Sementara, PERMAHI Harap Nawawi Komitmen Berantas Korupsi

Penulis : Afdal Namakule
Editor : Afdal Namakule

FIN.CO.ID- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) berharap agar Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, bisa bekerja menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dalam mencegah dan memberantas korupsi di tanah air.

"Mengingatkan kepada ketua KPK sementara Nawawi Pomolango dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Fungsi kelembagaan KPK yang sesungguhnya dalam hal mencegah dan memberantas korupsi secara professional, optimal, intensif, serta berkesinambungan berdasar pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata kata Ketua DPN Permahi Fahmi Namakule, Selasa 28 November 2023.

Menurut Fahmi, potret korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang klasik bahkan seperti menjadi sesuatu yang diwarisi turun-temurun

Menurutnya, sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi cukup signifikan. 

BACA JUGA:


Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango di Gedung DPR-RI-ANTARA/Aditya Putra-

"Di tahun  2010 kerugian negara mencapai Rp2,1, Triliun. Kemudian tahun 2011 mencapai Rp3,6 Triliun. Lalu 2012 tembus Rp10,4 Triliun," beber Fahmi. 

Dia mengatakan, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam lima tahun terakhir ini sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup fantastis.

Menurutnya, pada Tahun 2018 terdapat 454 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.087 tersangka.

Kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi sebanyak 271 dengan tersangka sebanyak 580. Lalu pada tahun 2020 jumlah kasus korupsi sebanyak 444 sementara jumlah tersangka mencapai 875.

Dan Tahun 2021 jumlah kasus korupsi sebanyak 533 kasus dengan tersangka sebanyak 1.173.  

"Serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan begitu drastis yakni jumlah kasus sebanyak 579 sementara jumlah tersangka melonjak hingga mencapai angka 1.396.” ungkap Fahmi Namakule.

BACA JUGA:


Profil Nawawi Pomolango--

Menurut dia, dengan adanya tren kenaikan korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Sejak tahun 2018, kata dia,  kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp5,6 Triluin. Kemudian tahun 2019 kerugian negara mencapai Rp8,4 Triliun. Tahun 2020 kerugian negara sebesar Rp18,6 Triliun. lalu tahun 2021 kerugian negara sebesar Rp29, 4 Triliun. Tahun 2022 naik hingga mencapai Rp42,7 Triliun.

"Hal ini bukan hanya merupakan suatu fenomen pelanggaran lagi, tapi lebih dari itu, hal ini merupakan malapetaka krisis penegakan hukum yang berpotensi melemahkan sistem pembangunan nasional serta melanggar hak-hak ekonomi dan sosial kemasyarakatan," papar Fahmi. 

Fahmi mengatakan, pihaknya menyayangkan banyak Menteri di era Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Mulai dari Idrus Marham saat menjabata Menteri Sosial yang mana dirinya terlibat kasus korupsi proyek PLTU Riau.

Kemudian, Imam Nahrawi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terlibat kasus suap dan hiba KONI. 

Berikutnya Edy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kasus suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster. Dan masih banyak lagi, seperti Juliari Batubara eks Menteri Sosial, Jhoni G Plate eks Menteri Komunikasi Informatika. Dan yang terbaru Syahril Yasin Limpo eks Menteri Pertanian.

"Mirisnya, deretan kasus korupsi ini tidak hanya melibatkan kementrian terkait, tetapi baru-baru ini juga melibatkan seorang pimpinan tertinggi dari lembaga anti rasua yakni Ketua KPK Firli Bahuri yang beberapa pekan yang lalu ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai pelaku kasus dugaan Gratifikasi Eks Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo," kata Fahmi.

Fahmi menilai kasus pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri merupakan hal sangat memalukan sekaligus memilukan bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

BACA JUGA:

"Sebabnya setiap insan KPK sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas penindakan dalam hal penyidikan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi dengan menyampaikan informasi terkait perkembangan penanganan perkara secara berkala melalui media atau kanal informasi KPK secara resmi serta muda diakses oleh masyarakat," kata Fahmi.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, gantikan Firli Bahuri yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasni Limpo (SYL), Senin 27 November 2023.

Pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, setelah sebelumnya Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Ketua KPK Firli Bahuri dan pengangkatan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, tertanggl 24 November 2023.

“Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga,” ucap Nawawi dalam sumpahnya di hadapan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin 27 November 2023. 

Nawawi bersumpah bahwa dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas Ketua KPK sementara, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung melalui siapapun juga suatu janji atau pemberian.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia RI,” ucapnya lagi.

Dia bersumpah senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, dan tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan YME, masyarakat, bangsa dan negara.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya,” ujarnya. (*)

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id