Jika Menang Pilpres, PKS akan Batalkan Pembangunan IKN, Begini Respon Kubu Prabowo
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
FIN.CO.ID- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.
Menanggapi itu, Tim Kampanye Daerah (TKD) Surabaya dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo dan Gibran, menyebut Ibu Kota IKN di Kalimantan Timur merupakan bagian dari upaya membangun peradaban baru.
Baca Juga
"Membangun IKN bukan sekedar memindah pusat pemerintahan, membangun IKN adalah membangun peradaban baru yang akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak," kata Ketua TKD Prabowo-Gibran Surabaya, Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Senin 27 November 2023.
Arif mengatakan, seorang negarawan itu akan membahas masa depan negara yang akan datang. Berbeda dengan seorang politikus.
BACA JUGA:
- Presiden Syaratkan di IKN 100 Persen Pakai Kendaraan Listrik, PLN: Kami Siapkan Infrastrukturnya
- Tambah Portofolio di IKN, Hutama Karya Teken Dua Kontrak Proyek Senilai Rp1,1 Triliun

PKS saat restui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, usai rapat Majelis Syuro PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Sela-ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat-
"Kalau politikus wajar selalu bicara hari ini, tapi kalau Negarawan akan selalu bicara masa depan bagi generasi mendatang," ujar Toni panggilan akrabnya.
Menurutnya, IKN dipindah ke Kalimantan sebab beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi sudah terlalu berat.
Dia mengatakan, apa yang dikerjakan Presiden Jokowi, dengan dukungan penuh parlemen untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim niatnya adalah bagaimana terjadi pemerataan pembangunan dan pemerataan kesempatan untuk maju secara bersama.
"Sehingga tidak ada lagi disparitas ekonomi antara Jawa dan luar Jawa," kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.
Tentunya, kata dia, banyak wilayah di Indonesia akan merasakan dampak positif pembangunan IKN, salah satunya Surabaya.
BACA JUGA:
Baca Juga
- Sepak Terjang Nawawi Pomolango Sebelum Jadi Ketua KPK Sementara: Penjarakan Hakim MA, Eks Ketua DPD Hingga Presiden PKS
- Hari Pertama Masa Kampanye, Anies Baswedan Akan Mulai di Jakarta

Calon Presiden Anies Baswedan--(Antara)
"Menurutnya, Surabaya akan menjadi pusat gerbang ekonomi Indonesia timur, sehingga kesejahteraan tidak hanya berputar di Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia" paparnya.
Ia mengatakan, kalau alasan penolakan pembangunan IKN karena masih banyak masyarakat yang berada digaris kemiskinan, mestinya partai politik yang dulu setuju dengan IKN namun saat ini berbeda dengan kebijakan Jokowi karena kepentingan pemilu, tidak memasukkan hal itu dalam poin-poin pembahasan UU IKN.
"Pemilih hari ini sudah cerdas, pemilih bisa menelusuri rekam jejak kinerja parpol, kalau berubah-rubah dalam sikap dan pendirian, hanya akan menimbulkan nir empati dari pemilih muda kami," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Dalam konteks geopolitik global yang tidak menentu seperti saat ini, kata Toni, pembangunan IKN merupakan jawaban perkiraan pertahanan dan keamanan bangsa, mengingat proses pembangunan tersebut sudah melalui serangkaian pengkajian pertahanan bangsa.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Bobby Nasution Dukung Prabowo Gibran, Respon Ganjar: Silakan, Sebaiknya Ikuti Keputusan Partai
- Jokowi Groundbreaking Pembangunan PLTS PLN 50 MW di IKN Nusantara, Hadirkan 100 Persen Energi Bersih
"Mestinya politikus memiliki visi kenegarawanan, khususnya terkait dengan aspek pertahanan keamanan. Jadi tidak sekedar asal beda dengan pemerintah demi meraih ceruk suara dalam pemilu," katanya.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta. Jika nantinya PKS menang pemilu, maka pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut.
"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.
Namum begitu PKS memastikan pembangunan di Kalimantan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.
Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.
Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dengan sejarah.
"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.
Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu. (*)