Tambah Portofolio di IKN, Hutama Karya Teken Dua Kontrak Proyek Senilai Rp1,1 Triliun
Hutama Karya Teken Dua Kontrak Proyek Senilai Rp1,1 Triliun--
BALIKPAPAN – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) kembali mengantongi 2 (dua) kontrak proyek baru dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini menambah portofolio Hutama Karya di proyek IKN menjadi total 6 proyek.
Perolehan 2 (dua) kontrak tersebut terkait pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB dan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN). Sementara itu, kegiatan penandatanganan kontrak dilaksanakan, pada Selasa dan Rabu (14 & 15/11), di Balikpapan.
Pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB diawali dengan kegiatan penandatangan oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Kaltim, Rozali Indra Saputra, dan Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Kaltim, Anwar Rahmad.
Untuk proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN dimulai dengan penandatangan kontrak oleh EVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya, Ari Asmoko dan sejumlah pejabat terkait PUPR.
Dilansir dari Antaranews.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pembangunan IKN Nusantara menunjukkan komitmen Indonesia dalam pembangunan kota berkelanjutan.
“Kementerian PUPR berperan signifikan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, suplai air, dan kantor-kantor pemerintah,” ujar Basuki dalam sambutannya pada acara Hunindotech 4.0, Selasa (14/11) di Jakarta.
Hutama Karya Teken Dua Kontrak Proyek Senilai Rp1,1 Triliun--
Sejalan dengan hal itu, Hutama Karya menguatkan perannya untuk turut andil dalam akselerasi pembangunan kawasan IKN Nusantara. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo menjelaskan 2 (dua) kontrak proyek ini berasal dari segmen Gedung dan Sanitasi.
“Untuk pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan IB ini merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang Kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN ini singkatnya berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien,” ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo juga menjelaskan 2 (dua) proyek ini dilakukan dengan skema KSO (Kerja Sama Operasi), untuk proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB Hutama Karya melalui proyek KSO bersama Adhi Karya dan Penta dengan nilai investasi mencapai Rp 711,3 miliar, dan untuk konstruksi pembangunan melalui KSO Hutama Karya dan WIKA atas proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN memiliki nilai investasi sebesar Rp 435,4 miliar.
Secara rinci, proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB dengan luasan 11,04 Ha, nantinya akan dibangun beragam fasilitas meliputi Paviliun Presiden, Gazebo, Gedung Masjid Kepresidenan beserta kawasannya dengan target penyelesaian di akhir tahun 2024 mendatang.
Selanjutnya, lingkup pekerjaan pada proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN meliputi pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik mulai dari Inspection Chamber (IC) persil sampai pada inlet pit di bangunan IPAL, dengan metode galian terbuka, jacking maupun Horizontal Directional Drilling (HDD) atau sistem pemasangan pipa tanpa galian tanah.
Sementara itu, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2025. Melalui perolehan kontrak kedua proyek ini, Hutama Karya optimis menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini didukung dengan penggunaan digital construction.
“Melalui transformasi digital yang dilakukan perusahaan utamanya dalam proses konstruksi, maka kami optimis proyek yang digarap rampung tepat waktu dengan mutu yang baik,” terang Tjahjo.
Sumber: