Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan penyidik Kejagung menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam penentuan Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Diungkapkan Ketut, penyidikan kasus korupsi pengelolaan dana sawit BPDPKS telah dilakukan sejak 7 September 2023.
"Ini sebenarnya penyidikan sudah kita lakukan pada 7 September 2023. Yaitu perkara BPDPKS yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit tahun 2015-2022," katanya, Selasa, 19 September 2023.
Dikatakannya dalam penyidikan ini, tim penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah tempat.
"Kita sudah melakukan serangkaian penggeledahan, tapi kita belum mengungkapkan dimana saja tempat penggeledahannya karena nanti kita ungkapkan setelah ada penetapan tersangka dari perkara ini," katanya.
BACA JUGA:
- Operation Supply Chain Pertamina Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Dana Sawit BPDPKS Terkait Penentuan HIP Biodiesel
- Korupsi Dana Sawit BPDPKS Soal Penentuan HIP Biodiesel, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Digarap Kejagung
Selain itu pihaknya juga telah memeriksa belasan saksi dalam perkara tersebut.
"Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi," katanya. (lan/rls)
