Tilang Uji Emisi Diberlakukan Pemprov DKI Jakarta, Masyarakat Transportasi Indonesia Bilang Begini
Dengan dilakukannya tilang uji emisi, Djoko menilai akan efektif untuk mengurangi polusi di DKI Jakarta secara signifikan.
Tilang uji emisi - Rencana tilang uji emisi yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta direspons Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.
Menurutnya, tilang uji emisi yang saat ini tengah disiapkan regiulasinya oleh Pemprov DKI Jakarta perlu dilakukan secara konsisten.
Dengan dilakukannya tilang uji emisi, Djoko menilai akan efektif untuk mengurangi polusi di DKI Jakarta secara signifikan.
Baca Juga
Menurutnya, kebijakan yang mewajibkan adanya uji emisi pada kendaraan-kendaraan bermotor di Jakarta sudah ada sejak 2020.
Djoko mengatakan, jika ada baiknya uji emisi juga bisa dilakukan kepada kendaraan-kendaraan angkutan barang.
Dengan dilakukannya uji emisi pada kendaraan pengangkut barang, diharapkan bisa mengurangi polusi di Ibu Kota Jakarta.
BACA JUGA:
- Razia Uji Emisi di Jakarta Selatan Banyak Kendaraan Tak Lolos, Denda Rp250 Ribu dan Rp500 Ribu Mulai September
- Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjangan STNK di DKI Jakarta, Tak Lolos Bayar Denda Rp400 Ribu
Menurut dia, tilang uji emisi yang saat ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya satu bagian dari cara untuk mengurangi kadar polusi di perkotaan.
Djoko menilai, perlunya solusi untuk jangka panjang untuk menekan polusi di Jakarta.
Seperti penyediaan angkutan umum yang memadai, tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi, juga untuk pemerintah daerah di wilayah penyangga yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Hal itu berkaca dari banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan oleh masyarakat dari daerah Bodetabek menuju Jakarta di hari kerja dan ikut berkontribusi pada kondisi polusi.
Dia menilai diperlukan adanya strategi push and pull, masyarakat didorong untuk tidak menggunakan angkutan pribadi (push) dan ditarik untuk memanfaatkan kendaraan umum untuk bermobilisasi (pull).
Ia juga mencontohkan salah satu solusi yang bisa diterapkan. Misalnya perumahan di Bodetabek bisa menyediakan solusi angkutan umum sehingga para penghuninya bisa terbiasa dengan gaya hidup commuting untuk bekerja.
Baca Juga
"Intinya Bodetabek ini atau daerah penyangga perlu lebih diperhatikan (angkutan umum-nya). Terkait uji emisi juga perlu dilakukan di sana. Kalau tidak dilakukan dan tidak konsisten, ya, tidak akan efektif (mengurangi polusi)," ujar Djoko.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan lolos uji emisi sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Saya minta Dinas Lingkungan Hidup DKI mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa lolos uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata Judistira dalam rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.
Judistira menyebutkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dinilai hanya sementara untuk menekan angka kemacetan maupun mengurangi polusi udara di Jakarta.
Terlebih, lanjut dia, setidaknya terhitung sekitar belasan juta kendaraan mobil maupun motor terhitung berlalu lalang di Jakarta dan daerah penyangga setiap harinya.
Maka dari itu, untuk menahan penambahan jumlah motor dan mobil yang beroperasi perlu adanya kontrol tegas yakni dengan lolos uji emisi sebagai syarat untuk bisa masuk ke Ibu Kota.
Baca Juga
"Apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu salah satunya adalah melakukan perbaikan terhadap uji emisi ini," tegasnya.
BACA JUGA:
- DPRD DKI Jakarta Larang Pegawai Pakai Kendaraan Pribadi Setiap Rabu
- Aturan Lengkap ASN WFH DKI Sesuai Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta
Judistira juga meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto beserta jajaran untuk mampu mengambil peran dalam menekan polusi udara di DKI Jakarta.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjawab pihaknya berencana memberlakukan denda bagi kendaraan tidak lolos uji emisi.
"Ini sedang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri mengenai denda kendaraan tidak lolos uji emisi," kata Asep.
Direncanakan, nantinya pemilik kendaraan tak lolos uji emisi harus membayar denda antara Rp200 hingga 400 ribu.
Kemudian, pihaknya juga setuju dengan adanya usulan uji emisi yang dijadikan syarat perpanjangan STNK sebagai tindakan tegas lainnya yang masih dalam tahap kajian.
"Hingga kini kami masih fokus di uji emisi, karena baru lima persen kesadaran masyarakat untuk mau melakukan uji emisi," katanya.
BACA JUGA: