Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tilang Kendaraan Langgar Aturan Emisi
Untuk masalah penilangan, Polda Metro Jaya membutuhkan pendampingan dari instansi terkait
Aturan Emisi Jakarta - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan siap berperan dalam mengatasi dan menurunkan polusi udara di DKI Jakarta dengan memberlakukan tilang terhadap kendaraan yang melanggar aturan mengenai emisi.
"Kami akan ikut andil agar polusi di Jabodetabek ini bisa menurun. Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai ketentuan, khususnya mengenai emisi gas buang," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Rabu 23 Agustus 2023.
Latif menjelaskan, pihaknya melakukan serangkaian tahapan untuk mengatur kendaraan yang masih melanggar ketentuan emisi.
Baca Juga
"Tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari sosialisasi, teguran sampai dengan mungkin penilangan," katanya.o
Untuk masalah penilangan, Polda Metro Jaya membutuhkan pendampingan dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Nanti kalau masalah penilangan gas emisi dari instansi terkait. Kami melakukan pendampingan karena yang mempunyai alatnya kan dari mereka (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya.
BACA JUGA:
- Link Aplikasi Cek Polusi Udara, Pantau Seburuk Apa Kualitas Udara yang Kamu Hirup
- Begini Cara Menilai Kualitas Udara Tanpa Menggunakan Alat dan Mengandalkan Mata
Dia menegaskan, jajarannya akan membantu penilangan terhadap kendaraan yang melanggar aturan emisi.
Untuk lokasi penilangan akan ditentukan area yang bisa dilakukan razia atau pemeriksaan emisi tersebut.
"Kita menghentikan di jalan pasti macetnya minta ampun. Kita pasti mencari tempat-tempat, area yang bisa untuk melakukan pemeriksaan itu," kata Latif.
Menurut Latif, mekanisme penilangan yang mulai berlaku pada 26 Agustus 2023 ini dilakukan sama seperti penindakan pelanggaran lalu lintas pada umumnya.
Yaitu mengacu ke Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Menggunakan Pasal 285 ayat 1 untuk sepeda motor, Pasal 286 ayat 1 untuk kendaraan roda empat," katanya.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Pemkot Bekasi Kaji Penerapan WFH Guna Mengatasi Polusi Udara
- Soal Polusi Udara, Mendagri Tito Karnavian Instruksikan ASN dan Karyawan di Jabodetabek WFH
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan lolos uji emisi sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Saya minta Dinas Lingkungan Hidup DKI mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa lolos uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata Judistira dalam rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.
Judistira menyebutkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dinilai hanya sementara untuk menekan angka kemacetan maupun mengurangi polusi udara di Jakarta.
Terlebih, lanjut dia, setidaknya terhitung sekitar belasan juta kendaraan mobil maupun motor terhitung berlalu lalang di Jakarta dan daerah penyangga setiap harinya.
Baca Juga
Maka dari itu, untuk menahan penambahan jumlah motor dan mobil yang beroperasi perlu adanya kontrol tegas yakni dengan lolos uji emisi sebagai syarat untuk bisa masuk ke Ibu Kota.
"Apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu salah satunya adalah melakukan perbaikan terhadap uji emisi ini," tegasnya.
BACA JUGA:
- DPRD DKI Jakarta Larang Pegawai Pakai Kendaraan Pribadi Setiap Rabu
- Aturan Lengkap ASN WFH DKI Sesuai Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta
Judistira juga meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto beserta jajaran untuk mampu mengambil peran dalam menekan polusi udara di DKI Jakarta.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjawab pihaknya berencana memberlakukan denda bagi kendaraan tidak lolos uji emisi.
"Ini sedang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri mengenai denda kendaraan tidak lolos uji emisi," kata Asep.
Direncanakan, nantinya pemilik kendaraan tak lolos uji emisi harus membayar denda antara Rp200 hingga 400 ribu.
Kemudian, pihaknya juga setuju dengan adanya usulan uji emisi yang dijadikan syarat perpanjangan STNK sebagai tindakan tegas lainnya yang masih dalam tahap kajian.
"Hingga kini kami masih fokus di uji emisi, karena baru lima persen kesadaran masyarakat untuk mau melakukan uji emisi," katanya.