Novel Baswedan Sindir Firli Bahuri Seperti Sapu: Sudah Rusak, Kotor Pula!
Novel Baswedan menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang memilih 'kabur' ke Manado setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) ter
Novel Baswedan menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang memilih 'kabur' ke Manado setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap unsur TNI di Basarnas.
Unsur TNI yang terjaring OTT yakni Kabasarnas RI Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA), dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC). Namum TNI menolak OTT dan penetapan tersangka itu sebab dinilai tidak sesuai prosedur dalam internal TNI.
Pihak penyidik KPK meminta maaf dan akui khilaf atas OTT dan penetapan tersangka tersebut. Namun Firli Bahuri tak terlihat batang hidungnya. Firli justru memilih pergi ke Manado.
Baca Juga
Novel Baswedan heran, sebab tidak ada yang menyalahkan Firli Bahuri.
"Setelah tahu ada OTT, Firli langsung pergi ke Manado.Setelah itu salahkan pegawai KPK. Memang Firli ini hebat, ahli siasat," katanya, dikutip Sabtu 29 Juli 2023.
BACA JUGA:
- Protes OTT KPK dan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas, Puspom TNI: Tidak Sesuai Prosedur
- Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Mahfud MD: Bagus, KPK Bisa Cermati Oknum Ngakali Proses Lelang
Menurut Novel, Firli harus tanggung jawab. Setiap pengambilan keputusan dalam setiap penanganan perkara adalah Pimpinan KPK.
Sementara penyelidik menyajikan fakta-fakta dan dibahas dengan , penuntut dan pejabat struktural di penindakan KPK.
"Bisa-bisanya Pimpinan salahkan penyelidik, dagelan," ujar Novel Baswedan.
Novel menyindir Firli Bahuri dengan menyebut dirinya punya ilmu ninja yang bisa menghilang saat situasi sulit menerpa KPK.
"Firli ini selain bermasalah, dia juga punya “Ilmu Ninja”, akan menghilang disaat sulit. Lalu KPK mau tangani kasus-kasus mudah saja?" katanya.
BACA JUGA:
- 10 Jam Diperiksa, Ini yang Dicecar Penyidik KPK ke Menhub Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kemenhub
- Jadi Tersangka Suap, KPK Sebut Kabasarnas Terima Rp88,3 Miliar
Baca Juga
"Tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor, Pimpinan KPK sekarang ini, ibarat sapu sudahlah Rusak, Kotor pula" pungkasnya.
Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko menilai operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), tidak sesuai dengan prosedur.
"Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun, saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka," kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat kemarin.
Agung mengatakan pihaknya malah mengetahui soal penangkapan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dari pemberitaan di media.Yang bersangkutan kemudian diserahkan KPK ke Puspom TNI setelah 1x24 jam dengan status tahanan KPK.
Agung juga mengungkapkan banyak pihak yang bertanya soal mengapa Letkol Afri sudah ditahan, sedangkan Marsdya Henri tidak ditahan.
"Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi dan saat itu, dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, KPK mengakui adanya kesalahan prosedur dalam OTT tersebut.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada ke khilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat kemarin.
Atas hal tersebut Johanis mewakili KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran TNI.
"Kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas ke khilafan ini kami mohon dapat dimaafkan dan ke depan kami akan berupaya kerja sama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tidak pidana korupsi," tuturnya.(*)