KKP Bangun Zona Integritas Hindarkan Pegawai dari Praktik Korupsi

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan integritas para pegawai di setiap satuan kerja agar terbebas dari praktik korupsi.

Salah satu upayanya dilakukan dengan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Terbaru KKP mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jawa Barat pada Senin 3 April 2023.

BACA JUGA: KKP Tangani Langsung Paus Sperma Terdampar di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Satuan pendidikan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis KKP di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu dipersiapkan untuk meraih predikat WBK/WBBM, yaitu sistem, fasilitas, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, sistem dibangun melalui inovasi berbasis pada peningkatan pelayanan, yang mudah diakses oleh publik dan dipahami oleh semua pegawai, sehingga diperlukan media sosialisasi kepada semua stakeholders yang semuanya terstandar dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

BACA JUGA: KKP Tangkap Kapal Ilegal Asal Vietnam di Laut Natuna

"Sistem artinya seluruh dokumen, SOP, dan sebagainya harus ada isi dan esensinya. Yang penting juga harus dimunculkan inovasi-inovasinya, sekecil apapun inovasi harus ada dalam rangka untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi. Selain itu, harus ada kolaborasi yang baik, karena tidak bisa pimpinan bekerja sendiri-sendiri, tapi harus ada kerja tim secara top down atau bottom up, bahkan sampai ke level petugas kebersihan dan OB pun harus dilibatkan dalam WBK. Jangan henti-hentinya melakukan sosialisasi dari komponen paling atas sampai paling bawah dan harus ada tindak lanjutnya," ujarnya.

Terkait faktor kedua, yaitu fasilitas, menurut Nyoman bagaimana dengan fasilitas yang ada bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan informasi yang jelas serta memberikan asistensi bagi semua stakeholders.

"Fasilitas tidak harus selalu baru, tapi bagaimana kita bisa menyediakan fasiltas-fasilitas tersebut secara efektif, misalnya ruang layanan publik, disitu kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya, sampai ke hal-hal kecil seperti petunjuk arah, toilet, dan sebagainya dan juga jangan ada aset yang tidak terpakai, semuanya harus dapat dimanfaatkan," tuturnya.

Sementara itu terkait faktor SDM, menurut Nyoman, dukungan tim kerja harus solid dengan pimpinan sebagai role model dalam implementasi reformasi birokrasi menuju zona WBK/WBBM.

BACA JUGA: Raih Penghargaan Hakordia 2022, Dirjen Perikanan Tangkap Sukses Bangun Citra Positif KKP