Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir minta Permohonan Perlindungan Hukum ke Presiden Jokowi

Anehnya, sampai saat ini tidak dilimpahkan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan, malahan tiba-tiba perkara tersebut di SP3 yang mana hal tersebut melanggar Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of justice.

Dimana, kata Gunawan, hal tersebut menunjukan adanya penghalangan keadilan atau perintangan penyidikan, ketidakadilan dan ketidak profesionalan Polri dalam menyidik perkara. 

BACA JUGA: 7 Jenazah Korban Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Belum Teridentifikasi Tim DVI Polri

Di mana Laporan nomor: LP / 281 / VI / 2019 / SPKT Polda Sultra tertanggal 20 Juni 2019 yang seharusnya diajukan dalam tahap penuntutan justru dihentikan tanpa alasan.

“Sementara Laporan Polisi Nomor: LP/B/1063/XII/2019/Bareskrim tanggal 26 Desember 2019 terhadap klien kami yang tidak berdasar diproses seperti perkara dalam perhatian khusus,” urai Gunawan.

Parahnya lagi, Johny M Samosir dilaporkan ke Bareskrim Polri sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor : LP/B/1063/XII/2019/Bareskrim atas nama Pelapor Davin Pramasdita. 

Johny M Samosir dituding melakukan tindak pidana penggelapan terhadap asli 64 sertifikat.

BACA JUGA: Cara Dapat Pulsa Gratis Telkomsel, Gak Pakai Ribet Ikuti Panduan Ini

“Anehnya penyidik telah menetapkan klien kami (Johny M. Samosir) yang baru menjabat sebagai anggota direksi pada tanggal 3 September 2018,” ungkap Gunawan.  

Ini sesuai dengan surat penetapan tersangka nomor : S.Tap/17/IV/2021/ Dittipidum pada 8 April 2021 (Pasal 372 KUHP). 

“Sedangkan pelaku sebenarnya Huang Zuo Chao tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal segala transaksi illegal tersebut dilakukan oleh Huang Zhuo Cha,” jelasnya.

Di akhir penjelasan, Gunawan mengatakan dalam menyelesaikan semua permasalahan hukum terhadap kliennya mengedepankan penyelesaian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan supremasi hukum di Indonesia.

BACA JUGA: Nenek 95 Tahun Diduga Korban Pemerkosaan di Bekasi Sudah Jalani Visum, Begini Penjelasan Keluarga

Pihaknya berharap bahwa DPR RI yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengontrol urusan Dalam Negeri sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR berhak mengawasi segala kegiatan yang bersifat Ilegal terutama kasus ini.

Termasuk Lembaga Pemerintahan maupun Non Pemerintahan, untuk itu atas tindakan penyerobotan lahan dan pengambilalihan aset-aset yang telah dilakukan oleh PT.VDNI dan PT. VDNIP dengan cara menguasai secara melawan hukum.