DPR RI Dukung KPK Garap Rafael Alun Trisambodo Terkait Harta Rp56 Miliar
Komisi III DPR RI mendukung Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) memanggil pegawai perpajakan Rafael Alun Trisambodo terkait harta Rp56 miliar.
DPR RI Dukung KPK Garap Rafael Alun Trisambodo Terkait Harta Rp56 Miliar- Komisi III DPR RI mendukung Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) memanggil pegawai perpajakan Rafael Alun Trisambodo terkait harta Rp56 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurut politikus Partai Gerindra ini, sumber kekayaan pejabat publik perlu diklarifikasi.
Apalagi kekayaan Rafael jadi sorotan kahalayak ramai setelah viral anaknya menganiaya seorang remaja hingga koma.
Baca Juga
"Bagus KPK memanggil saudara Rafael untuk menjawab pertanyaan publik, apakah hartanya diperoleh secara sah atau tidak. Kami menilai KPK sangat peka dan responsif, ini benar-benar bermakna positif," kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, dikutip pada Rabu 1 Maret 2023.
Namun begitu, Habiburokhman meminta publik menghormati asas praduga tidak bersalah.
"Kita tunggu kerja aparat penegak hukum, dan jangan kita menghakimi terlalu dini. Kita nggak bisa lihat jabatan dia, mungkin pasangannya punya usaha yang menghasilkan untung besar. Tapi silahkan saja dia buktikan dari mana saja kekayaannya tersebut," jelasnya.
Rafael Alun Trisambodo, mantan Pejabat Ditjen Pajak (DJP) datang memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 1 Maret 2023.
Ayah Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus penganiayaan David ini datang ke KPK untuk membahasa soal harta kekayaan miliknya.
Rafael Alun akan memberikan klarifikasi harta kekayaan yang kerap dipamerkan Mario Dandy di media sosial dan tak tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BACA JUGA:Rafael Alun Trisambodo Mundur dari ASN Ditjen Pajak, Ini Isi Surat Pernyataan Lengkapnya
BACA JUGA:Punya Harta Rp56 Miliar, Rafael Alun Trisambodo Mengaku Siap Diperiksa Kemenkeu
Dengan mengenakan batik, Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 07.45 WIB.
Baca Juga
Tak ada komentar yang diberikan ke awak media. Rafael kemudian memasuki ke ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 09.03 WIB.
Diketahui, KPK menjadwalkan klarifikasi terhadap Rafael terkait ketidaksesuaian antara profil kekayaannya yang mencapai sekitar Rp56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai Ditjen Pajak.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan jumbo, asalkan bisa membuktikan asal usul harta kekayaannya.
"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di 'announcement' banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak 'match'. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya 'match' enggak apa-apa. Misalnya, bapak-nya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu," kata Pahala.
Nama pejabat pajak RAT menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David, anak dari salah seorang Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina.
Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah MDS yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan RAT yang mencapai sekitar Rp56 miliar.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan RAT dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.
Usai dicopot dari jabatannya, Rafael Alun melalui surat terbukanya menyatakan mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).